Beranda Bogor Raya Dua Pleton Bongkar 600 LapakDua Pleton Bongkar 600 Lapak

Dua Pleton Bongkar 600 LapakDua Pleton Bongkar 600 Lapak

CIBINONG–Lokasi untuk pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalur Puncak telah disiapkan. Selasa (5/9), Satpol PP dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor merencanakan penertiban.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Yani Hassan mengatakan, lokasi tahap pertama di antaranya Taman Wisata Matahari (TWM), The Ranch dan beberapa hotel di wilayah Megamendung.

Sedangkan untuk lokasi permanen, baru ada di TWM. “Kelihatannya lokasi di tem­pat wisatanya (TWM), karena tadi seper­tinya sudah siap. Kalau yang sementara di hotel-hotel,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Ia menambahkan, untuk PKL rencananya akan didata Satgas Kecamatan Ciawi bersama Satgas PUPR yang diketuai asisten ekbang agar dapat ditata dengan baik. Namun, kata dia, perlu waktu menyiapkan lahan untuk relokasi.

Para pedagang pun sudah diinformasikan hanya tinggal menunggu satu hingga dua bulan.  “Memang sebagian juga sudah ada yang membo­ngkar sendiri di lapangan dan tidak berjualan lagi di tempat lamanya,” tutur dia.

Ia menambahkan, pelebaran dilakukan dua meter dengan anggaran dari pemerintah pusat. Apakah akan ada pembe­basan lahan pada titik yang tak bisa dilebarkan ? Yani mengaku belum me­ngeta­huinya.
Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ka­bu­paten Bogor, telah me­nyiap­kan dua pleton petugas untuk mem­bongkar 600 lapak pedagang kaki lima (PKL).

Mulai dari wilayah Kecamatan Ciawi hingga hingga kawasan Taman Safari Indonesia, Cisarua. “Pada tahap satu ini kami bekerja sama dengan dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin),” ucap kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Herdi.

Sterilisasi kawasan Puncak, kata dia, tidak bisa ditawar lagi. Pasalnya, penyedia jasa untuk pelebaran Jalan Raya Puncak telah ditetapkan pemerintah pusat.

Meski begitu, Herdi mengakui kerap kesulitan dalam menertibkan karena ada penolakan dari para PKL. “Makanya sete­lah dibongkar, mereka direlokasi. Tapi, untuk relokasi tugasnya ada di Disperdagin.

Sekarang sterilisasi tidak bisa ditunda lagi karena pelebaran jalan segera dimulai,” pungkasnya.(rp2/c)