Tak dapat dimungkiri, generasi milenial mulai meninggalkan kebiasaan membaca, terutama buku dan koran. Apa saja yang dilakukan pemerintah?
Untuk meningkatkan budaya gemar membaca, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Bogor bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) menyelenggarakan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca, dengan tema Implementasi Revolusi Mental Melalui Gerakan Nasional Gemar Membaca Dalam Rangka Meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat, di Gedung Konservasi LIPI, Jalan Juanda, kemarin (30/8).
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) Setdakot Bogor, Edgar Suratman mengatakan, Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca merupakan momentum dan motivasi, khususnya para pelajar dan masyarakat agar gemar membaca serta pegiat literasi.
Ia berharap, momentum ini bisa meningkatkan kiat-kiat manajemen di sekolah tentang bagaimana perpustakaan itu bisa berfungsi. “Harus ada peningkatan manajemen dalam pelatihan diklat para pengelola perpustakaan dan para siswa diberikan motivasi untuk dapat meningkatkan minat baca yang lebih maksimal, sehingga menjadi kultur keseharian,” katanya.
Edgar menambahkan, harus ada evaluasi dan monitoring setelah kegiatan gerakan membaca ini. Juga, diharapkan Dinas Pendidikan (Disdik) dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (Diskarpus) saling bersinergi untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana membaca.
Sementara itu, Kepala Perpusnas M Syarif Bando menerangkan, budaya membaca saat ini sangat tinggi dan dibuktikan dengan hadirnya pegiat literasi yang datang di tempat-tempat tertentu, seperti taman bacaan, pinggir pantai, dan di kampung-kampung.
“Di desa-desa, ketika ada pegiat literasi menggelar taman bacaan, anak-anak sampai rebutan. Ada yang tidak dapat buku bisa sampai menangis. Itu menunjukkan budaya baca anak-anak kita sangat tinggi, tapi yang mau dibaca tidak ada,” akunya.
Ia mengaku, saat ini pihaknya membutuhkan kurang lebih 125 ribu pustakawan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan yang ada saat ini hanya 3 ribu pustakawan. Kemudian, solusinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemanpan RB) mengeluarkan Permenpan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Inpassing, yang mengatur bagaimana para pegawai negeri sipil (PNS) yang berkeinginan beralih jabatan fungsional.
”Kami sedang menjaring PNS yang berminat untuk menjadi pustakawan, terhitung mulai April 2016 sampai Desember 2018 nanti,” terangnya.(wil/c)
