CIAWI–Selama tiga tahun tak kunjung diadakan perbaikan, ratusan warga Kecamatan Ciawi melakukan aksi unjuk rasa di sepanjang Jalan Veteran II dan Veteran III, kemarin (30/8).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 07.00 WIB itu, diwarnai aksi teatrikal, penanaman pohon pisang, memblokir jalan dengan puing bangunan, sampai memancing ikan.
Pantauan wartawan Radar Bogor, jalan sepanjang 6,3 kilometer tersebut sebagian besar mengalami kerusakan parah. Lubang membentang dengan rata-rata berdiameter lebih dari 10 meter berkedalaman 5-10 sentimeter, tampak nyata di sepanjang Jalan Veteran.
Koordinator aksi Linda Herlinawati mengatakan, penutupan jalan dilakukan sebagai bentuk protes warga. Akibatnya, jalur alternatif menuju Jalan Bocimi itu pun menghambat aktivitas warga.
Selain rusak, jalan juga minim penerangan jalan umum (PJU) sehingga rawan kecelakaan. ”Kami sudah sabar menunggu. Warga dibuat menderita. Padahal kami tahu ini adalah jalan alternatif yang menjadi pilihan utama. Kami menuntut agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Setelah melakukan aksi, lanjut Linda, warga juga menyalurkan aspirasi langsung ke dinas terkait di Kabupatem Bogor, Cibinong. Di sana, warga menuntut kejelasan, penyebab, dan realisasi pembangunan jalan tersebut.
”Mengapa bisa batal dana alokasi khusus (DAK)? Kami akan mencari jawaban kapan direalisasikan,” cetusnya.
Sementara itu, warga Desa Teluk Pinang, Baim (36)menegaskan, tuntutan tersebut merupakan harga mati. Pemkab Bogor harus segera melakukan perbaikan yang sudah mendesak. ”Kami warga hanya menuntut segera diperbaiki. Itu harga mati,” teriaknya.
Diketahui, tersendatnya realisasi proyek bukan tanpa sebab. Pasalnya, terdapat perubahan nomenklatur pada sistem organisasi dan tata kelola (SOTK). Yakni Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR). Padahal, program perencanaan jalan tersebut telah dilelang dan penerima tender sudah dipilih.
”Ada perubahan nomenklatur SOTK sehingga berkas lama ditarik,” jelas Kepala UPT Jalan dan Jembatan pada PUPR wilayah Ciawi, Eko Sulistyo.
Ia melanjutkan, pihaknya telah mengkaji melalui DAK Pemprov Jawa Barat. Namun realisasi terhalang waktu pengerjaan yang tidak mencukupi waktu. Kendati demikian, Eko menambahkan, DPUPR terus mengupayakan melalui program nontender melalui pengajuan langsung ke kepala dinas.
”Terkait penanganan, perlu adanya pembangunan khusus agar air tidak turun ke jalan. Karena intensitas air bisa merusak jalan. Perlu saluran irigasi dengan anggaran tambahan pemeliharaan untuk penanganannya,” tukas Eko.(don/c)
