KOMPAKr: Reza Rahardian menyerahkan Roadmap kepada Kepala Bappeda Litbang, Syarifah Sofiah (berkerudung) bersama Ketua DPRD Ade Ruhandi, Kadisdik TB Luthfie Syam, dan Direktur Kopel Indonesia Syamsudin Alimsyah, kemarin.
CIBINONG–Pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor, menjadi tanggung jawab semua pihak. Sebab, memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan.Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar mengungkapkan, Dinas Pendidikan mencatat jumlah SD, SMP, SMA dan SMK ada 1.648 yang memerlukan perbaikan.
Sedangkan, kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki setiap tahunnya hanya 10 persen. Sehingga, baru 10 tahun kemudian sekolah yang telah diperbaiki baru bisa diperbaiki kembali.
Tentunya, kata dia, hal itu terlalu lama. “Kami patut apresiasi ada upaya yang lebih baik dari Kopel dan Yappika, yakni bagaimana sumber-sumber pendanaan yang tidak hanya mengandalkan Pemkab Bogor,” ujarnya kepada Radar Bogor saat dialog publik di ruang rapat 1 Setda Kabupaten Bogor, kemarin (28/8).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam menuturkan, saat ini ada sekitar 950 ruang kelas yang rusak berat. Sementara, menurutnya, kemampuan pemkab dalam perbaikan setiap tahunnya hanya sekitar 400 ruang kelas. “Saat ini kami masih berhadapan dengan APBD 2018. Insya Allah walaupun mungkin tidak semua, persentasenya akan lebih sedikit berkurang,” tuturnya.
Luthfie menilai, APBD untuk pendidikan setiap tahunnya terus bertambah. Saat ini, sudah mencapai 27 persen. Tetapi, anggaran tersebut bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, melainkan semua kebutuhan sekolah seperti guru honor dan tunjangan.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengungkapkan, Roadmap yang dibuat merupakan hasil dari kerja sama antara pemerintah daerah bersama Yappika dan Kopel untuk sama-sama membuat sekolah aman dan nyaman. Khususnya, dimulai dengan memperbaiki sekolah-sekolah rusak. “Persoalan pemerintah banyak, tidak hanya sekolah yang rusak saja, seperti kurikulum, guru-guru, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Untuk penanganan sekolah rusak, kata dia, sebetulnya pemkab memiliki mekanisme, yakni musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sehingga, pihak sekolah mengusulkannya ke pihak kecamatan. Selanjutnya, kecamatan mengusulkan ke kabupaten yang diserahkan ke Dinas Pendidikan.
Selanjutnya, akan dilihat penganggarannya seperti apa dan apakah masuk skala prioritas atau tidak. “Dari sekian banyak sekolah yang rusak, mana yang lebih prioritas. Itu kan yang akan kami sesuaikan dengan anggaran dan itu yang kami lakukan,” paparnya.
Syarifah menambahkan, potensi tidak hanya dari APBD. Sebab, Kabupaten Bogor memiliki banyak perusahaan yang bisa membantu. “Nanti Reza Rahardian siap menjadi duta sekolahnya yang sama-sama dengan pemerintah supaya menggerakkan masyarakat swasta untuk membantu penyelesaiannya,” tandasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengungkapkan, sekolah rusak menjadi pekerjaan rumah bersama. “Mari kita bergerak. Saya harap kita punya komitmen. Bahkan, kalau bisa bukan hanya sekolah rusak saja, tetapi ada juga sekolah dengan konsep jemput bola,” tuturnya.
Direktur Kopel Indonesia, Syamsudin Alimsyah menerangkan, Roadmap yang telah disusun bersama dengan pemda, Bappeda Litbang, dan Dinas Pendidikan diharapkan bisa menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan soal penyelesaian pendidikan di Kabupaten Bogor.
Roadmap tersebut memang fokus pada infrastruktur pendidikan dasar, yakni SD dan SMP. “Tahun pertama kami fokus ke sekolah yang rusak parah dan sedang. Soal pembangunan perpustakaan, toilet, rumah ibadah dan RKB di beberapa sekolah, itu kami selesaikan bertahap, mungkin di tahun kedua,” pungkasnya.(rp2/c)
