CIBINONG–Rancangan APBD Perubahan 2017 Kabupaten Bogor sudah diserahkan kepada DPRD, kemarin (28/8). Bupati Bogor Nurhayanti mengakui, pos belanja dengan pendapatan daerah masih terdapat ketimpangan.
Menurutnya, belanja daerah dalam RAPBD Perubahan naik 11,97 persen. Ia mengatakan, jika pada APBD murni 2017 ditetapkan Rp6,5 triliun, maka dalam perubahan menjadi Rp7,3 triliun.
Sementara, sektor pendapatan daerah hanya naik 11,13 persen dari APBD murni Rp6,07 triliun menjadi Rp6,74 triliun. “Defisit itu masih aman karena sesuai, masih bisa ditutupi pembiayaan netto,” papar mantan Sekda Kabupaten Bogor itu.
Untuk detailnya, ia berharap masing-masing komisi di DPRD bisa bijak dalam pembahasan APBD Perubahan ini. Ia menerangkan, naiknya pos belanja daerah telah banyak mengalami rasionalisasi dalam pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Lebih lanjut ia mengatakan, sempat defisit hingga Rp1 triliun lebih, tapi dirasionalisasi hingga sekarang di angka Rp600 miliar. “Kami berlakukan pengetatan belanja daerah, khususnya untuk program dan kegiatan di seluruh SKPD. Namun naiknya pos belanja daerah tetap mengedepankan pemenuhan layanan publik dan penguatan infrastruktur,” tegas Nurhayanti usai Sidang Paripurna Penyerahan Nota Keuangan APBD Perubahan 2017.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Saptariyani menuturkan, setelah nota keuangan diserahkan maka pihaknya akan membahasanya dalam setiap komisi. Selanjutnya, akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar). “Nanti baru kelihatan mana yang patut diprioritaskan atau tidak. Sebab, harus hemat tapi mengedepankan kemaslahatan masyarakat.
Untuk pemenuhan kesejahteraan bagi 4.000 guru honorer, sambungnya, merupakan prioritas. Sebagai koordinator Komisi IV yang menaungi pendidikan, akan mengawalnya sekuat mungkin. “Harus jadi prioritas. Sebab, pendidikan adalah ujung tombak kesejahteraan masyarakat. Kita lihat nanti pembahasannya seperti apa,” katanya.(rp2/c)
