BOGOR–Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) memang tengah dirundung masalah sejak beberapa bulan lalu. Mengatasi itu, bersama para kepala BUMD se-Kota Bogor, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indoensia (Hipmi) Kota Bogor, Muzakir, membedah kegagalan PDJT dalam Forum Malam (Formal) yang diprakarsai oleh GP Ansor Kota Bogor, di Hancock Cafe Bogor, Jumat malam (25/8).
Persoalan yang dianggap Muzakir paling mendasar, antara lain, cost perorangan pegawai PDJT yang masih di atas harga jual tiket bus Transpakuan.
Kondisi tersebut, menurutnya akan membuat siapa pun direkturnya kelabakan. “Mungkin sekarang kata Bu Rakhma (Plt Direktur PDJT) butuh Rp5 miliar sampai Rp6 miliar untuk menjalankan. Mungkin satu tahun Bu Rakhma menjalankan, dana yang dibutuhkan itu bukan Rp5 miliar sampai Rp6 miliar, tapi tambah Rp1 miliar atau Rp2 miliar lagi,” jelasnya di tengah-tengah diskusi.
Jika merujuk pada Transjakarta, kebutuhan biaya operasional busnya tidak diberatkan kepada penumpang, melainkan menggunakan subsidi dari pemerintah daerah yang dipatok berdasarkan kilometer maupun jumlah penumpang yang diangkut oleh Transjakarta.
“Jadi, misalnya, Transpakuan yang di berjalan di Bogor setahun mengangkut berapa penumpang. Pemerintah bisa subsidi berapa rupiah. Nanti, tim yang bisa menghitung, misalnya, per kepala itu Rp2 ribu, Rp2 ribu ini dikali berapa jumlah penumpang. Untuk ini harus duduk bareng antara pemerintah dan beberapa instansi,” paparnya.
Tak hanya berharap dari subsidi. Ada pula cara lain yang dianggapnya efisien dalam mengelola pemasukan, yakni melalui iklan dengan menyediakan fasilitas videotron di dalam bus. Nantinya, PDJT diminta bekerja sama dengan swasta untuk bisa memasangkan iklan produk ataupun jasanya di videotron PDJT. “Sekarang sudah zamannya videotron, tinggal swasta diminta untuk memasang iklan. Jadi semakin macet, semakin senang pengusaha, karena yang lihat iklannya banyak,” kata Muzakir.
Tunggakan gaji pegawai yang kerap kali menjadi kendala pun, menurutnya harus segera diselesaikan. Yang pasti, langkah Rakhmawati yang bakal menyeleksi para pegawai PDJT, dianggapnya sudah tepat.
Namun, jika memang PDJT dirasa tidak mungkin untuk bangkit, ia menyarankan agar Rakhmawati mengambil tindakan tegas untuk merumahkan para pegawainya.
Di tempat yang sama, Rakhmawati menjelaskan bahwa kini angkutan massal memang tengah menjadi konsentrasi Pemkot Bogor ke depan.
Bahkan, dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), Pemkot Bogor mengajukan subsidi sekitar Rp80 miliar untuk memaksimalkan angkutan massal di Kota Bogor.
Tapi, rupanya, subsidi tersebut tidak akan cair jika kondisi PDJT masih memburuk. “Ini tidak akan bisa tercapai, jika PDJT tidak berubah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rakhma.
Maka itu, pihaknya akan memberlakukan sistem pembayaran nontunai di PDJT. Nantinya, sistem pembayaran dilakukan secara tapping seperti kereta rel listrik (KRL). (rp1/c)
