Beranda Bogor Raya Makam Dibongkar tapi Proyek tak Jadi, Pemkab Dituding Ceroboh

Makam Dibongkar tapi Proyek tak Jadi, Pemkab Dituding Ceroboh

Ilustrasi proyek dana alokasi pemkab

CIBINONG-Gagalnya penyerapan sembilan proyek dana alokasi khusus (DAK) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, menuai protes dari berbagai pihak.

Informasi tersebut bahkan membuat kesal para wakil rakyat di legislatif. ”Sungguh, saya sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya gagal lelang untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor,” ungkap anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya kepada Radar Bogor, kemarin (23/8).

Menurutnya, ada beberapa hal yang layak dicatat publik terkait gagal lelang tersebut. Pertama, kata dia, reformasi birokrasi di Pemkab Bogor menjadi penting dan niscaya. “Mengapa? Karena mereka lalai dan ceroboh melakukan penjadwalan agenda lelang untuk urusan pekerjaan yang strategis ini,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, alasan sekda bahwa tenggat waktu pelaporan ke pusatnya terlewati dan tak mampu dipenuhi, sehingga lelangnya digagalkan seolah membuka borok sendiri.

“Apa itu? Pemkab Bogor secara diam-diam bahkan terang-benderang mengakui bahwa dirinya memang lamban kinerjanya,” ungkapnya.

Kalau bicara soal waktu, ia bertanya mengapa pekerjaan pembangunan jalan di Pasir Ipis ke Garehong yang dananya bersumber dari bantuan keuangan Pemprov Jabar bisa realisasikan.

Selanjutnya, terkait spirit pelayanan birokrasi di Pemkab Bogor menjadi hal lain yang penting dan mesti dipertanyakan kepada dinas yang menyebabkan gagal lelang tersebut. Ia membayangkan, andai dari awal Dinas PUPR mengetahui bahwa batasan waktu pengerjaannya sangat ketat, sementara di sisi lain memahami bahwa kebutuhan infrastuktur ini sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.

Maka, sambung dia, dinas harus membuat perencanaan yang apik dan skala prioritas khusus untuk pekerjaan ini, bukannya malah beralasan tenggat waktunya telah terlewati. “Konyol itu. Menurut saya, semua ini tentu bermuara pada problem spirit pelayanan di dinas terkait yang melehoy dan memang layak dibenahi,” paparnya.

Ia berpesan, sudahi kesan paradigma pembangunan yang hanya memandang semuanya adalah proyek. “Mulailah dengan paradigma pendekatan bahwa pembangunan adalah untuk ke­maslahatan dan kemanfaatan publik,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno berjanji akan menuntut pertanggung jawaban pemerintah daerah karena salah satunya gagal dalam pembangunan Jalan Lingkar Dramaga (JLD).

Menurutnya, masyarakat telah ber­harap dan mendukung pem­ba­ngu­nan tersebut karena dianggap akan mening­katkan perekonomian, khususnya dapat mengurai kemacetan yang kerap kali terjadi di wilayah Dramaga. “Sudah banyak yang dikorbankan masyarakat agar­ jalan ini segera direalisasikan, salah satunya pembong­karan makam,” tegasnya. (rp2/c)