BOGOR–Pemkot Bogor mencanangkan Stasiun Bogor sebagai kawasan komersial berbasis transportasi terpadu. Penataan kawasan tersebut akan melibatkan Kementerian BUMN, PT KAI, dan pemkot.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan, kawasan yang akan ditata ulang yakni kawasan Stasiun Bogor dan Stoplet (stasiun kecil) Sukaresmi. Kedua kawasan itu nantinya akan dikembangkan dalam satu kawasan transportasi terintegrasi dengan kawasan permukiman, pusat belanja, hingga jaringan moda transpotasi lainnya (angkot, kereta ringan/LRT).
“Bogor sendiri kan ingin cepat, karena itu harus ada kesiapan dari setiap SKPD untuk mendukung wujud itu. Pertama tentu proses perizinan, juga persyaratan segala macam harus segera dipersiapkan. Dipercepat yang akan sangat tergantung pada pemrakarsa,” ujar Ade.
Harapannya, kata Ade, September sudah mulai pencanangan, bisa dalam bentuk launching ataupun groundbreaking. Pihaknya memperkirakan hal itu akan dilakukan di tanggal 20 September.
“Model pembangunannya stasiun yang cukup modern. Penataan total di area Stasiun Bogor, Paledang dan Sukaresmi. Cuma, ada harapan kami, sekaligus sinergi dengan penataan di Sukaresmi, supaya nanti tidak semua turun di Stasiun Bogor, terjegal di Sukaresmi. Kita buat jalan ke Sukaresmi agar penataan lalinnya jalan,” beber dia.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati mengungkapkan, penetapan Stasiun Bogor menjadi kawasan terintegrasi akan melihat kebutuhan di sekitarnya. Seperti, kawasan Paledang yang kumuh, pihaknya tidak menginginkan jika Stasiun Bogor bagus, malah kawasan di sekitarnya yang kumuh. “Taman Topi di 2018 mendatang akan habis masa kontraknya, pun akan masuk dalam bagian integrasi Stasiun Bogor,” ucapnya.
Untuk pelebaran Stasiun Bogor sendiri, sambung Erna, masih dibicarakan untuk izin analisis dampak lingkungan (Amdal). Nantinya, kawasan yang terintegrasi mulai dari Stasiun Paledang, Matahari, Taman Topi, dan Stasiun Bogor. “Kalau anggaran PT KAI dengan Waskita Karya yang menjadi pelaksananya. Soal perizinan sudah dimulai, sekarang IPPT dulu, izin prinsip keluar harus ada Amdal dulu,” tukasnya. (wil/c)
