BOGOR–Serapan anggaran Pemkot Bogor yang tak sampai angka 40 persen hingga bulan Agustus ini, menuai kritik dari DPRD Kota Bogor. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menilai, dengan minimnya anggaran yang terserap, diprediksi tahun ini angka sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD Kota Bogor bakal tinggi.
Padahal, menurut Heri, idealnya ketika sudah menginjak Agustus, serapan anggaran sudah mencapai 80 persen. “Dampaknya ya silpa akan tinggi. Serapan dinas yang minim itu karena mereka lambat dalam melaksanakan kegiatan. Harusnya Agustus itu sudah 80 persen serapan anggaran. Tapi, beberapa kegiatan malah baru dimulai, bahkan banyak yang belum dilelang,” jelasnya kepada Radar Bogor, (20/8).
Meskipun anggaran tersebut akan terserap lebih besar di akhir tahun, menurutnya, hal demikian tidak akan berjalan optimal. Hasil pembangunannya pun dinilai bakal terkesan asal-asalan, mengingat waktu yang sudah mepet. “Jor-joran itu harusnya di awal tahun. Itu baru bagus, karena rakyat akan segera menikmati hasilnya. Kalau di akhir tahun, berisiko terhadap waktu yang mepet, hasilnya akan asal-asalan, dan berpotensi tidak terlaksana. Sehingga dari tahun ke tahun silpa-nya tinggi,” terangnya.
Dia menyarankan adanya tahap penyerapan yang jelas, seperti halnya ditarget setiap triwulan. Sehingga, ketika sudah masuk Agustus, serapan anggaran di Kota Bogor sudah mencapai angka 80 persen. “Sehingga targetnya jelas, kalau dibuat jor-joran di akhir tahun itu namanya tidak benar,” kata Heri.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya tak menampik bahwa serapan anggaran di Kota Bogor masih minim. Berdasarkan evaluasi hingga bulan Agustus, serapan anggaran masih ada di angka 34,5 persen dari target sekitar 74 persen. “Kemarin kita sudah melakukan rapat dengan semua dinas, untuk bisa mempercepat serapan anggaran, terutama dinas yang besar anggarannya,” ujarnya.
Kendala yang dianggap Bima sebagai penyebab minimnya penyerapan anggaran, yaitu lambannya proses lelang. Untuk itu, dirinya berjanji untuk terus menggenjot kinerja dinas serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan. “Ini juga sesuai dengan arahan presiden beberapa waktu lalu ya. Untuk memaksimalkan serapan anggaran di daerah, jangan sampai mengendap di bank,” kata Bima.
Jika lambannya penyerapan anggaran masih berangsur hingga akhir tahun, dirinya memastikan bahwa akan melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh Pemkot Bogor. (rp1/c)
