PEMERATAAN: Suasana acara rapat koordinasi pengarusutamaan gender di Hotel D’Anaya, kemarin (15/8). Para peserta mendapat pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender.
Kesetaraan gender perlu diperkuat seturut minimnya posisi perempuan dalam ranah birokrasi maupun pendidikan di Kota Bogor. Apalagi, dari total penduduk Kota Bogor sebanyak 1.005.012 jiwa, jumlah laki-laki dan perempuan hampir selaras. Sebanyak 510.722 penduduk Kota Hujan adalah laki-laki, sementara perempuan 494.290 jiwa.
Mengatasi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan upaya pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap pembangunan di Kota Bogor. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, serta Perwali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Kabid Sosial, Budaya dan Pemerintah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudiyana mengatakan, berdasarkan perwali tersebut pemkot melakukan langkah-langkah, mulai dari analisis gender, membentuk pokja PUG di setiap OPD, sampai kemudian dapat membuat perencanaan penganggaran yang responsif gender.
“PUG ini merupakan agenda nasional, setiap pemerintah daerah harus menciptakan keadilan gender. Termasuk di Kota Bogor,” ujarnya saat acara Rapat Koordinasi PUG di Hotel D’Anaya, Jalan Pakuan, kemarin (15/8).
Dikatakannya, di rakor kemarin membahas advokasi konsep PUG di Provinsi dan Kota Bogor dengan narasumber dari Bappeda Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Provinsi dan DPMPPA Kota Bogor. Dan untuk selanjutnya, akan dilakukan pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender bersama salah satu konsultan di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. “Peserta pelatihan merupakan para Kasubag Perencanaan dan Pelaporan (Renlap) di setiap OPD yang menggeluti perencanaan responsif gender,” terangnya.
Rudi menjelaskan, saat ini di Kota Bogor memang belum ada kasus yang mencuat terkait gender. Namun, di beberapa wilayah kota hujan, angka pendidikan pada perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal itu terjadi karena masih adanya kultur masyarakat yang menganggap jika perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.
“Padahal, bila mengacu pada regulasi, baik pria ataupun wanita berhak mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan lainnya. Nah, ini nanti juga akan didiskusikan dan dirumuskan untuk kebijakannya seperti apa. Termasuk kaitan dalam pelayanan publik, juga tidak boleh membeda-bedakan,” paparnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, kesetaraan gender terus berkembang dan di setiap daerah bisa berbeda-beda. PUG ini bagian strategis dalam perencanaan program Pemerintah Kota Bogor demi terwujudnya responsif gender.
“Program yang dirancang harus mampu mengimplementasikan PUG, baik perencanaan dan penganggarannya,” tandasnya. (wil/c)
