Beranda Bogor Raya APBD Perubahan Membengkak

APBD Perubahan Membengkak

CIBINONG-Pos belanja daerah dalam APBD Perubahan 2017 Kabupaten Bogor, membengkak dari Rp6,5 triliun menjadi Rp7,7 triliun. Namun, hal itu tidak diikuti naiknya pos pendapatan daerah hingga menimbulkan defisit Rp1,083 triliun dalam APBD Perubahan.

Hal itu diketahui usai rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bogor pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD 2017, kemarin (14/8).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan menu­turkan, kenaikan paling besar terjadi pada komponen belanja langsung yang mencapai Rp4,45 triliun, naik Rp958 miliar dari APBD murni Rp3,5 triliun. Sementara, komponen belanja tidak langsung juga naik Rp1,39 miliar dari Rp3,063 triliun menjadi Rp3,32 triliun yang disumbangkan naiknya belanja pegawai.

“Banyak usulan kegia­tan yang masuk perubahan ini. Tidak masalah, yang penting sudah masuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) online. Tapi, ini masih ekspose secara keseluruhan. Besok (hari ini, red) baru pembahasan per SKPD,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Ia berharap, DPRD yang memiliki fungsi budgeting lebih kritis dalam pembahasan APBD Perubahan. Sebab, naiknya pos belanja langsung harus memiliki manfaat dan bisa dirasakan lang­sung masyarakat. “Ada penambahan volume pekerjaan. Nah, apa ini efektif? Jadi Banggar jangan hanya membaca, tapi juga memeriksa,” tegasnya.

Meski demikian, kata dia, DPRD tidak alergi dengan penambahan volume pekerjaan maupun pergeseran kegiatan. Hanya saja, sambung dia, DPRD juga ingin mengetahui kenapa alasannya digeser.

Namun, ada kegiatan yang volumenya perlu ditambah, seperti jalan. Akan tetapi perhitungan waktu juga harus dipikirkan. “Karena kalau waktu tidak memungkinkan untuk pekerjaan fisik, lebih baik dialihkan ke pekerjaan yang jauh lebih memungkinkan,” tuturnya.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, agenda hari pertama pembahasan APBD Perubahan adalah ekspose secara keseluruhan ke DPRD.
“Nanti akan di breakdown dari masing-masing SKPD. Karena dewan juga mau tahu detail adanya kenaikan atau perubahan-peruba­han target itu,” terangnya.(rp2/c)