CITEUREUP-Keluhan wali murid SDN 06 Citeureup, terkait banyaknya pungutan liar (pungli) di sekolah, mendapat sorotan wakil rakyat. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jaro Ade, mengaku prihatin mendengar keluhan orang tua murid terkait banyaknya pungutan.
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”unreg” ihc_mb_template=”3″ ]
Calon Bupati Bogor itu meminta wali murid agar melaporkannya kepada dewan.
“Jangan sungkan (lapor, red). Datangi kantor kami, adukan semuanya. Jika benar ada pungli, dewan tidak akan tinggal diam,” ujarnya kepada Radar Bogor. Jaro mengatakan, telah lama memberikan peringatan keras seluruh PNS di jajarannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan jangan sekali-sekali melakukan pungutan liar (pungli) apa pun bentuknya. “Jangan coba-coba pungli!” tegasnya.
Kata Jaro, pihaknya telah mendapat laporan ada 20 wali murid SDN 06 Citeureup yang dibebaskan dari berbagai kewajiban pembayaran. Pihak sekolah berdalih ini persetujuan dari komite.
Pungutan yang diprotes wali murid, antara lain, pembayaran uang les per tahun Rp300 ribu khusus kelas VI, pembayaran uang les per hari Rp5 ribu, sewa buku paket setahun Rp50 ribu, dan biaya jalan-jalan Rp500 ribu setiap tahun.
Selain kelas VI, semua siswa dibebankan Rp50 ribu untuk perawatan buku paket, kebersihan toliet, bangku, dan meja. Dugaan maraknya pungutan ini pun mendapat sorotan LBH Keadilan Bogor Raya, Fati Lazira.
Menurut Fati, selain pengawasan anggota dewan, langkah tegas juga harus diambil Pemda Bogor. Ini perlu dilakukan untuk memutus mata rantai pungli di sekolah yang sudah membudaya.
“Jangan hanya ketua dewan yang bergerak, Bupati Bogor harus bertindak dengan menginstruksikan Dinas Pendidikan, demi menciptakan dunia pendidikan bebas pungli,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala SDN 06 Citeureup, Eli Kamaliati membenarkan adanya rencana pungutan itu. Namun, itu baru kebijakan sementara. “Baru rencana. Tapi, sudah kami batalkan karena ada yang protes,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Dia mengaku, sering meminta kesadaran wali murid bersumbangsih pada sekolah karena bantuan pemerintah minim.
“Hingga kini, kami tidak punya gedung karena masih numpang. Untuk memperbaiki atap sekolah pun harus mengandalkan patungan wali murid,” tuturnya.
Dia berharap, upaya sekolah melengkapi sarana dan prasarana belajar dapat dukungan semua pihak. Supaya, kualitas pendidikan tercapai tanpa mengandalkan bantuan pemerintah.
“Sekarang bangunan tak bisa kami perbaiki tanpa bantuan pemerintah,” tandasnya.(azi/c)
[/ihc-hide-content]
