SUKARAJA–Rencana perbaikan Jembatan Cisalopa di Kecamatan Caringin, terus menuai pro dan kontra. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari titik temu. Di antaranya, melakukan pertemuan bersama Organda, Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian PUPR, Polres Bogor, Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Muspika Cigombong, Caringin, hingga asosiasi pengusaha di kantor Dinas Perhubungan (Dishub), kemarin.
Kasi Pengawasan Sarana Lalu Lintas pada Dishub Kabupaten Bogor, Irwadi Sukisman mengatakan, hasil dari pertemuan itu, perbaikan jembatan tetap dilaksanakan pada Senin (14/8) hingga Jumat (22/12).
Lebih lanjut ia mengatakan, akan ada pos pengawasan untuk kepolisian dan Dishub sebelum dan sesudah jembatan. Selain itu, pemberlakuan jam operasional kendaraan berat agar tidak melintas pada pukul 05.00–10.00 dan pukul 16.00–20.00.
“Diawali pembangunan bailey yang dapat menampung tonase hingga 75 ton karena pembebasan lahan sudah tidak mungkin lagi,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Nantinya, lalu lintas akan diatur petugas dari Dishub dan Polres Bogor dengan skema buka tutup jalur. Sehingga, saat ada truk yang melintas, tidak diikuti truk lagi di belakangnya. Melainkan, kendaraan yang lebih kecil.
Sehingga, jika terjadi macet di lokasi, tidak menjadi beban terutama di jembatan. “Petugas Dishub dan kepolisian juga akan menjaga lintasan agar tidak dimanfaatkan preman atau oknum,” tuturnya.
Perwakilan dari Himpunan Pengusaha Kecamatan Caringin (HPKC), Murtijo Utomo mengungkapkan, pengerjaan ini terkesan mendadak. Menurutnya, Apindo Sukabumi baru mendengar rencana ini sekitar dua bulan lalu.
Bahkan, kata dia, Pemkab Sukabumi tidak mengetahuinya. “Jadi, mungkin hal yang penting untuk koreksi ke depan, bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur yang merupakan wilayah kewenangan dari pemerintah pusat atau nasional itu seyogianya melibatkan daerah yang terdampak,” harapnya.
Bagaimanapun, ia tetap menyetujui keputusan perbaikan tersebut karena merupakan program pemerintah. Untuk dampaknya, sambung dia, akan ada kelangkaan produk di Jakarta karena produksi berkurang dan keterlambatan pengiriman.
Menurutnya, kemacetan yang panjang membuat penurunan PAD. “Itu saya kira menjadi konsen bersama. Jangan sampai nanti Pemkab kaget kalau PAD-nya menurun, ya ini karena ada suatu dampak dari perbaikan tersebut,” pungkasnya.
Namun, ia bersama HPKC berharap perbaikan jembatan bisa sambil menunggu pembebasan lahan selesai, sehingga tetap menggunakan skema dua jalur. “Kami masih tawar. Kalau bisa kita bantu pembebasan lahan, cuma memang tidak bisa rampung dalam satu minggu, karena itu hanya untuk iming-iming bukan solusi,” imbuhnya.(rp2/c)
SERIUS: Perwakilan Organda, BPTJ, Kementerian PUPR, Polres Bogor, hingga asosiasi pengusaha bertemu di kantor Dinas Perhubungan (Dishub), kemarin.
