CIBINONG-Masalah proyek rehabilitasi Jembatan Cisalopa, antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pengusaha, belum menemui titik temu.
Pengurus Himpunan Pengusaha Kecamatan Caringin (HPKC), Safrudin Jepri mengatakan, pengusaha sudah melakukan rapat dengan kementerian, kepolisian, hingga Dishub.
Namun, kata dia, salah satu poin yang menjadi koreksi kepada Kementerian PUPR adalah dalam pekerjaan protek jalan nasional tidak pernah melibatkan pihak pemkab dalam proses perencanaan.
Sehingga, sambung dia, pekerjaan tak mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi maupun pihak lain yang akan terkena dampak.
“Proyek bersifat top down yang dipaksakan harus dikerjakan,” ujar mantan ketua Apdesi itu.
Lebih lanjut ia mengatakan, solusi dari pengusaha adalah pekerjaan dimulai setelah proses beli atau sewa lahan selesai. Sehingga, jalan tetap dilalui dengan dua jalur, atau setelah tol selesai.“Prioritas untuk tahun ini penguatan jembatan dulu,” terangnya.
Kepala Satker Kementerian PU Regional VI Wilayah Kerja Bogor, Sukabumi dan Cianjur, Atno Sihombing tak mau berkomentar banyak. Menurutnya, urusan lalu lintas sudah diserahkan kepada Satlantas Polres Bogor. “Itu kan sudah diatur Polres Bogor untuk lalu lintasnya. Kalau kami hanya eksekusi saja,” ucapnya.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Bogor, AKP Hasby mengatakan, setiap pembangunan pasti ada risiko. Macet adalah salah satunya. Tetapi, nanti setelah dibangun pasti pengguna jalan akan merasakan manfaatnya.
Ia juga merekomendasikan untuk membuat skema dua jalur. Sehingga, tidak menghambat sistem perputaran ekonomi yang ada di daerah tersebut. “Di sekitar lokasi ada rumah masyarakat, tinggal bagaimana Kementerian PUPR dibantu PU Daerah membebaskan lahan sekitar jembatan. Jika bisa, maka dibuat dua jalur,” ujarnya.
Untuk sementara, tambah Hasby, pihaknya bersama Dishub akan meminta para pengusaha agar menggunakan jam pada malam hari. Karena, intensitas jalannya pun tidak terlalu padat.(rp2/c)
