Beranda Bogor Raya Pungutan Berlindung pada Kesepakatan

Pungutan Berlindung pada Kesepakatan

SERIUS: Para camat mengikuti rakor bersama bupati membahas berbagai program dan masalah, kemarin

CIBINONG–Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berjalan. Namun, program tersebut ternyata tidak dari hulu sampai ke hilir.

Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor, Burhanudin menuturkan, gratis itu biaya yang ditanggung pemerintah antara lain pendaftaran, pengukuran, penerbitan peta bidang tanah, biaya proses SK dan penerbitan buku hijau atau buku sertifikat. Sedangkan, biaya dari masyarakat antara lain pecah waris, membuat keterangan tidak sengketa, pematokan tanah, materai, fotokopi, serta operasional RT dan RW itu tidak ditanggung pemerintah.

“Itu ada SK bersama tiga menterinya, di antaranya Kemendagri, menteri ATR/BPN dan Kemendes besarnya Rp150 ribu, kita kategori lima. Perbupnya sedang proses, insya Allah minggu ini selesai,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Lebih lanjut ia mengatakan, jangan terburu-buru menilai ada pungutan liar. Jika masyarakat bersepakat, ada operasional untuk RT dan RW, misal per orangnya Rp10 ribu, maka itu sah-sah saja. Sebab, untuk kepen­tingan mereka dan lebih kepada biaya perorangan. Sehingga, masing-masing daerah dipersilakan untuk merumuskan itu.

Namun, harus dilakukan secara musyawarah mufakat. “Bagusnya ada berita acara yang disepakati dan ditandatangani. Karena itu sudah perbuatan hukum, sah dan itu hukum tertua yang diakui. Jadi bukan pungli kalau itu sudah dimusyawarahkan di antara mereka,” terangnya.(rp2/c)

Burhan juga sudah melakukan pertemuan dengan para lurah, RT dan RW untuk memberikan sosialisasi. Ia menegaskan, jika ada lurah yang mengambil uang akan langsung diberhentikan.

Kecuali, jika telah dilakukan kesepakatan di lingkungan dan itu pun harus jelas dan dituangkan dalam berita acara. “Kalau pulang diberi ongkos itu rezeki tetapi kalau belum kerja sudah meminta uang itu akan saya tangkap karena namanya pungli. Yang jelas Rp150 ribu itu harus dibuatkan Perbup,” pungkasnya. (rp2/c)