25 radar bogor

Pelebaran Jalur Puncak, Dinas PUPR Tunggu Arahan Pusat

ILUSTRASI: Butuh penanganan bersama untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas di jalur Puncak.
ILUSTRASI: Butuh penanganan bersama untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas di jalur Puncak.

CISARUA–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana akan melebarkan jalan di beberapa titik ruas Jalan Raya Puncak Bogor pada 2018 mendatang. Di samping mengurai kemacetan, pelebaran juga  untuk menekan angka kecelakaan.

Kepala UPT Teknik Jalan dan Jembatan wilayah Ciawi pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Eko Sulistiyo mengatakan, pelebaran dilakukan sepanjang 30 kilometer. Lokasinya, mulai dari Gadog hing­ga perkebunan teh Gunung Mas dengan penambahan lebar jalan dua meter di sisi kanan, dan 11 meter di kiri.

”Selain pelebaran, nanti akan ada rekayasa beberapa titik seperti di Selarong dan Jembatan Gadog,” terangnya kepada Radar Bogor, kemarin (7/8).  Terpisah, Kepala

Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Yani Hassan menjelaskan, pihaknya tengah menunggu instruksi pemerintah pusat. ”Kalau rencana seperti apanya, kami belum mengetahui persis,” jelasnya.

Hanya saja, lanjut Yani, Dinas PUPR Kabupaten Bogor diminta untuk mempersiapkan lahan. Di antaranya menyisir titik lokasi pelebaran juga bangunan yang perlu relokasi, seperti keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

”Kami hanya diminta mendata. Itu saja dulu. Belum ada informasi lebih lanjut. Relokasi rest area belum ada, itu rencananya pemerintah pusat,” imbuhnya.  Menurut

Kepala Bappedalitbang, Syarifah Sofiah, rekonstruksi pengerjaan dimulai pada 2018. Termasuk proses pembebasan lahan.  Permasalahan lain, kata dia, yakni pembenahan relokasi pedagang kaki lima yang akan dipusatkan pada tiga titik lokasi rest area.

”Tujuannya untuk sentralisasi wisatawan. Penataan PKL juga berdasarkan permintaan Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.

Lebih jauhnya, kata Syarifah, PUPR meminta data konsep Pemkab Bogor. Termasuk dalam penataan PKL dan penyediaan lokasinya. Contohnya, lokasi di Kampung Pasir Angin Ciawi. Di sana sudah terdata masuk detail engineering design (DED).

”Saat ini sudah ada tiga lokasi yang disediakan di wilyah Cisarua. Jadi masuk pembahasan APBN Perubahan dan ke konstruksi tahun selanjutnya,” terangnya.(don/c)