25 radar bogor

Dewan Soroti Banyaknya Pungutan

CIBUBUR–Sejak SMA diambil alih pemerintah Provinsi Jawa Barat, banyak orang tua mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Kondisi ini pun mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Kota Bekasi, Komarudin.

Dia menyesalkan besarnya pungutan di SMA negeri sejak dikelola pemerintah provinsi. Pasalnya, dana pendidikan menjadi gila-gilaan. Meski sudah melalui musyawarah dengan komite sekolah, banyak wali murid yang mengaku keberatan.

Misalnya untuk biaya gedung dipungut Rp2,5-3 juta per siswa. Biaya SPP bulanan ditarik Rp250-300 ribu per siswa. Belum lagi biaya seragam, khusus untuk seragam putri dikenakan Rp800 ribu, sedangkan seragam putra Rp700 ribu.

Padahal, saat masih dikelola Pemerintah Kota Bekasi, sumbangan hanya sekitar Rp50 ribu. “Kalau gini, mungkin perlu dipikirkan pengelolaan SMA negeri bukan lagi oleh pemprov. Kalau perlu boikot bayar jika masih dikelola provinsi,” tegasnya.

Tak hanya di Kota Bekasi, beberapa SMAN di Kabupaten Bogor juga menerapkan hal serupa. Kondisi ini jelas sangat memberatkan orang tua murid, terutama keluarga miskin.(neo)