BOGOR–Tuntutan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor untuk mencopot Kepala Satpol PP Kota Bogor, Herry Karnadi dari jabatannya, masuk dalam agenda evaluasi Pemkot Bogor. Apalagi, kinerja Herry selama memimpin Satpol PP belum menunjukkan tanda-tanda ada perbaikan di tataran penegakan perda.
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”unreg” ihc_mb_template=”3″ ]
Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menuturkan, masukan dari PMII Kota Bogor terkait kinerja Satpol PP akan dibahas dalam briefing staff pada Selasa (8/8) mendatang. “Pasti akan kita evaluasi atas masukan dan desakan dari mahasiswa. Hal ini akan menjadi ajang diskusi di dalam briefing staff Selasa nanti,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin (3/8).
Persoalan tersebut dianggapnya sebagai hal yang lumrah. Sebab, selain DPRD Kota Bogor, mahasiswa yang dalam hal ini merupakan masyarakat Kota Bogor juga berhak melakukan kontrol sosial terhadap jajaran Pemkot Bogor. “Fungsi pengawasan kan juga ada dari unsur mahasiswa yang mewakili masyarakat. Nanti kita lihat juga di dewan, akan bereaksi atau tidak,” terangnya.
Menanggapi tudingan atas memblenya kinerja Satpol PP, Usmar mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja dampak dari rotasi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) beberapa waktu lalu. Pasalnya, kini bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) masuk ke ranah Satpol PP Kota Bogor. “Semua OPD telah memiliki strategi masing-masing, termasuk Satpol PP di dalamnya.
Amanat dari OPD terbaru, ada beberapa yang digabung, seperti Damkar. Ini kan membutuhkan konsolidasi,” kata Usmar. Yang pasti, menurutnya, setiap kinerja OPD di Kota Bogor tidak luput dari evaluasi Pemkot Bogor yang selalu dilakukan dua pekan sekali. “Kaitan dengan kinerja pertanggungjawabannya terkait program yang tidak dijalankan, tentu akan menjadi evaluasi kami,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bogor Herry Karnadi mengaku, menyerahkan tuntutan PMII Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor Bima Arya. Menurutnya, sebagai PNS, sehari setelah dilantik pun harus siap untuk dimutasi kembali. “Ya, itu kan dikembalikan ke pimpinan. Prosedurnya begitu, kinerja kan yang melihat pimpinan. Kalau PNS, begitu dilantik, mesti siap besoknya mundur, dimutasi kembali, itu biasa,” katanya.
Mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan Satpol PP terhadap anggota PMII, dirinya menerangkan bahwa kondisi saat aksi unjuk rasa pada Senin (31/7) memang ricuh, sehingga kontak fisik tak terelakkan. “Posisinya waktu itu chaos, ya begitulah kondisinya,” tandasnya.
Sebelumnya, PMII Kota Bogor menilai kinerja Satpol PP Kota Bogor lamban dalam penegakan perda. Terbukti dari maraknya pekerja seks komersial (PSK) yang kerap nongkrong di depan kantor DPRD Kota Bogor pada malam hari. Belum lagi, masalah bangunan yang terbukti tidak berizin tapi dibiarkan tetap dibangun.(rp1/c)
[/ihc-hide-content]
