BOGOR–Dinamika pasar yang begitu kompleks, terutama terkait rencana revitalisasi pasar tradisional yang kerap menimbulkan pro-kontra, menjadi bahan penelitian ilmiah menarik bagi Akhmad Edhy Aruman.
Mahasiswa Program Doktor jurusan Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (KMP) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, pun membuat disertasi terkait Model Komunikasi untuk Membangun Kesiapan Perubahan Pedagang Pasar Tradisional Kota Bogor. Disertasi tersebut dipresentasikan Akhmad saat sidang promosi terbuka, di gedung Sekolah Pascasarjana IPB Dramaga, kemarin (31/7).
Akhmad mengatakan, sebagian besar pasar yang dibangun melalui pogram revitalisasi belum sepenuhnya berfungsi optimal. Dalam beberapa kasus, ada pedagang yang memprotes revitalisasi pasar. Hal tersebut karena kecenderungan sosiologis pedagang pasar tradisional yang menempatkan kecurigaan berlebihan terhadap segala bentuk pembangunan. “Mereka menyalahartikan jika ada pembangunan, berarti sewa atau pembelian kios menjadi mahal dan merugikan pedagang,” ujarnya.
Penelitian ini, lanjut Akhmad, berawal dari dugaan komunikasi yang dilakukan selama rencana revitalisasi pasar cenderung satu arah. Padahal, dalam kegiatan revitalisasi sangat dibutuhkan keterlibatan semua stakeholder. Penelitian lapangan pun dilakukan sejak Februari hingga September 2016, dengan responden sebanyak 559 pedagang dan pemilik kios di empat pasar.
“Dua pasar yang sudah direvitalisasi, Pasar Gunung Batu dan Pasar Blok B Kebon Kembang. Sementara dua pasar yang direncanakan direvitalisasi, Pasar Bogor dan Pasar Blok F Kebon Kembang,” imbuhnya.
Akhmad menerangkan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi mengenai rencana revitalisasi pasar dilakukan melalui selebaran, spanduk, papan pengumuman di pasar yang merupakan model komunikasi satu arah. Sementara komunikasi dua arahnya, yakni dialog, hanya dilakukan tiga kali dalam satu tahun namun tidak berlangsung secara memuaskan. Sehingga, kesiapan pedagang menghadapi revitalisasi pasar masih lemah dan menimbulkan ketidaksiapan pedagang untuk berubah.
“Di sini saya menyarankan Pemerintah Kota Bogor tidak lagi hanya berfokus pada sisi manajemen fisik, tetapi juga pedagangnya diberdayakan dengan meningkatkan kapasitas kewirausahaan. Serta mengubah strategi komunikasi dengan melibatkan pengelola pasar sebagai sumber pesan yang kredibel,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya yang menjadi salah satu penguji luar komisi mengatakan, sebagai pemangku kebijakan sering kali mendapatkan hambatan. Padahal, kegiatan tersebut baik tetapi penerimaannya kerap tidak baik.(wil/c)
