Beranda Berita Utama Presiden Dorong Industri Mobil Listrik Nasional

Presiden Dorong Industri Mobil Listrik Nasional

JAKARTA – Arah kebijakan pengembangan mobil listrik di Indonesia masih mem­bingungkan. Di satu pihak, Presiden Joko Widodo bersemangat mendorong pengem­bangan mobil listrik, termasuk untuk ken­daraan listrik bermerek nasional. Namun, di pihak lain Kementerian Perindustrian masih sebatas memikirkan kehadiran mobil listrik dari pabrikan yang sudah ada.

Kemarin (30/7), Presiden Joko Widodo memastikan akan memberikan insentif untuk orang-orang yang terlibat dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi khusus dalam pengembangan mobil listrik tersebut.

”Negara harus siap-siap, regulasi. Riset itu ruangnya BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Jangan sampai besok orang sudah masuk ke sana, kita bingung,” ujar Jokowi.

penerimaan mahasiswa baru universitas nusa bangsa bogor

Menurut Presiden, peraturan yang sedang disiapkan itu salah satuya akan mengatur pemberian penghargaan khusus untuk orang-orang yang terlibat dalam mobil listrik. Mulai dari para peneliti, hingga industri yang akan mengembangkan teknologi tersebut. ”Insentif apa yang harus diberikan untuk penemu, risetnya, industrinya. Ini semua harus disiapkan,” imbuh Jokowi.

Semangat Presiden itu tentu bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan para pembantunya. Kementerian Perindustrian, misalnya. Saat ini mereka baru sebatas memikirkan kebijakan pengembangan mobil listrik yang berpihak pada industri kendaraan bermotor yang sudah ada.

”Jadi, bagaimana mendorong industri yang sudah ada untuk mau masuk ke dalam produksi kendaraan listrik,” ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan, Rabu (25/7).

Kebijakan-kebijakan yang disiapkan Kemenperin saat ini sebatas untuk mendorong pabrikan yang sudah ada masuk ke mobil listrik. Salah satunya terkait insentif. Mereka sedang menyelesaikan skema insentif untuk program kendaraan emisi rendah (low carbon emission vehicle/LCEV). Di mana di dalamnya juga termasuk mobil listrik.

Putu Suryawirawan mengatakan, pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku untuk menarik minat industri otomotif di Indonesia memproduksi mobil listrik. ”Insentifnya lagi dibicarakan, tetapi wajib mengacu pada tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Kalau LCGC, itu sudah mencapai 80 persen komponen lokalnya. Kalau mobil listrik belum ditentukan, masih dibahas,” ungkapnya.

Putu juga menyampaikan, bisa saja mobil listrik yang dijual di Indonesia bakal bebas pajak penjualan atas barang mewah (PpnBM). ”Hitungannya kan dari seberapa emisi yang dikeluarkan, semakin kecil semakin tinggi insentifnya. Kalau listrik seharusnya nol, kan tanpa emisi sama sekali,” lanjutnya.

Nah, dukungan yang diberikan Kemenperin untuk pengembangan kendaraan listrik bermerek nasional sendiri belum sejauh itu. Bentuk dukungan itu baru sebatas penerapan nomer identifikasi kendaraan (NIK) yang dikeluarkan Kemenperin. Juga, hasil uji layak jalan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Jadi, apa yang sedang dikerjakan Kemenperin jauh dari harapan Presiden Joko Widodo. (gun/jun/agf/ang)