Beranda Nasional Pilkada Serentak Berpotensi Panas

Pilkada Serentak Berpotensi Panas

JAKARTA–Kontestasi Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah diprediksi berlangsung lebih panas. Sebab, hajatan politik itu dilaksanakan bersa­maan dengan tahapan menuju Pemilu 2019.

 

”Kalau potensi (lebih panas, red) tentu ada,” kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabain­telkam) Mabes Polri, Komjen Lutfi Lubihanto dalam rapat koordinasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, Jumat (28/7).

Lutfi mengatakan, secara karakteristik, pilkada tahun depan akan melibatkan jumlah pemilih yang lebih besar. Itu tak lepas dari berlangsungnya hajatan di kantong-kantong suara pemilu nasional. ”Beberapa di antaranya akan dikaitkan dengan isu nasional. Secara langsung maupun tidak, itu akan memberikan warna atau pengaruh terhadap pelang­garan,” imbuhnya.

Meski pilkada baru berlangsung Juni 2018, saat ini sejumlah pemetaan sudah dilakukan. Ada sejumlah parameter yang akan dijadikan rujukan dalam me­nentukan seberapa jauh atensi bisa diberikan. Misalnya, daerah yang memiliki potensi persaingan calon yang panas, karakter masyarakat yang keras, serta daerah dengan kondisi sosial yang rentan konflik.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihaknya me­minta kerja sama dari para elite politik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menghindari kampanye yang saling menying­g­gung. Menurut dia, calon tetap bisa saling bersaing meski yang disampaikan adalah kampanye yang menyejukkan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis pelaksanaan pilkada 2018 bisa berjalan lancar. Merujuk pengalaman pilkada DKI Jakarta lalu, meski berlang­sung panas, tidak ada kerusuhan yang berarti. ”Kami optimis tidak ada masalah apa-apa. Toh Jakarta yang begitu dihebohkan juga aman pada saat hari pemilihan,” ujarnya.

Meski demikian, politikus PDIP itu meminta upaya preventif dilakukan pemda. Misalnya, dengan mengimbau elite politik daerah tidak memainkan isu yang bisa memanaskan kondisi seperti isu SARA. ”Humas harus membe­rikan info bahwa jangan ada kam­panye isu SARA, (tapi) adu pro­g­ram,” ucapnya.(far/c10/fat)