BOGOR–Kemarin, 21 tahun lalu, tragedi berdarah Kudatuli (kerusuhan dua puluh tujuh Juli) terjadi di Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.
Entah disengaja atau tidak, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, dipertemukan di hari yang dikenang sebagai momen ”pemberangusan’’ Partai Demokrasi Indonesia kubu Megawati Soekarnoputri.
Santapan nasi goreng pun menghangatkan pertemuan kedua jenderal purnawirawan TNI di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, tadi malam (27/7) itu.
Setelah pertemuan tertutup dengan Prabowo, SBY menyatakan bahwa dirinya dalam enam bulan terakhir puasa bicara. Namun, dia selalu mengamati dinamika politik tanah air dengan saksama. Dari situ, dia melihat ada beberapa hal yang kurang pas.
Karena itu, SBY bersepakat dengan Prabowo untuk meningkatkan komunikasi serta kerja sama meski tidak membentuk koalisi. “Kami memikirkan sebuah gerakan moral. Bukan hanya gerakan politik, tetapi juga gerakan moral,’’ ungkapnya.
’’Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan pikiran rakyat dicederai. Kalau kami merasakan rakyat kita di seluruh tanah air perasaannya, kepentingannya, aspirasinya, tidak didengar oleh penyelenggara negara, wajib hukumnya kita mengingatkan, kita memberikan koreksi, sah,’’ lanjut SBY.
SBY memberikan keterangan itu sekitar pukul 22.00 setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo. ’’Pertemuan kami sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Menjadi luar biasa karena dilakukan setelah UU Pemilu disahkan,’’ kata SBY.
Setelah rapat paripurna itu, Partai Gerindra dan Partai Demokrat merancang pertemuan di antara kedua ketua umum partai. Dia pun menyambut baik rencana tersebut. ’’Kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik,’’ papar presiden dua periode itu.
Keduanya bersepakat akan terus mengawal negara ini agar berjalan ke arah yang benar. Wajib hukumnya mengawal. Jika pemerintah menjalankan amanah dengan benar, pihaknya akan mendukung. Jika tidak benar dan melukai rakyat, pemerintah akan dikritik dan dikoreksi.
Selain itu, Partai Gerindra dan Partai Demokrat bersepakat meningkatkan kerja sama walaupun tidak dalam bentuk koalisi. Sebab, koalisi yang ada, baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat, sudah mengalami pergeseran. ’’Maka tidak perlu koalisi. Yang penting meningkatkan kerja sama,’’ tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo memuji nasi goreng yang dihidangkan. ’’Enak sekali. Nasi goreng ini menyaingi nasi goreng Hambalang,’’ ucapnya. ’’Intelijen Pak SBY masih kuat. Tahu kelemahan Prabowo. Asal dikasih nasi goreng, maka akan setuju,’’ sambungnya.
Prabowo juga menyinggung pengesahan RUU Pemilu yang menurutnya tidak sesuai dengan akal sehat dan melukai hati rakyat. Pihaknya tidak ikut bertanggung jawab atas pengesahan aturan baru itu.
Dia tidak ingin ditertawakan sejarah. Ambang batas presiden 20–25 persen adalah lelucon dan menipu rakyat. Aturan itu akan merusak demokrasi. Prabowo menegaskan bahwa partainya akan terus melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat dan partai lain.
Pukul 22.20, pertemuan dua tokoh partai itu selesai. Keduanya memberikan salam hormat dan salam komando. Setelah berjabat tangan, SBY meninggalkan pendapa. Prabowo menuju mobil pribadinya Lexus putih B 888 PSD. Dia hanya tersenyum saat ditanya soal koalisi kedua partai untuk menuju 2019.
Meski pertemuan tersebut cukup dadakan, jajaran pengurus Partai Demokrat yang hadir cukup lengkap. Pukul 18.40 mereka mulai berdatangan di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor. Antara lain, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Syarief Hasan (Waketum), Nurhayati Ali Assegaf (Waketum), Roy Suryo (Waketum), Agus Hermanto (wakil ketua dewan pembina), Amir Syamsudin, dan Djoko Udjianto (wakil bendahara umum).
Prabowo datang pukul 20.25 WIB. Dia didampingi Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Sementara itu, pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, merapatnya Partai Demokrat dengan koalisi Gerindra memang hal yang sulit dihindari. Sebab, dengan presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional, koalisi menjadi jalan terakhir.
Arya menilai, Demokrat tidak ingin kejadian di Pilpres 2014 kembali terulang. Yaitu, partai berlambang Mercy tersebut abstain dalam kontestasi. ”Apalagi, waktu buat mereka recovery dari kasus-kasus korupsi sudah selesai. Mereka ingin terlibat,” jelasnya kepada wartawan.
Di sisi lain, koalisi Gerindra-PKS juga membutuhkan tambahan amunisi. Terlebih jika melihat lawan yang dihadapi cukup kuat. Selain masih berstatus incumbent, Jokowi berpotensi didukung koalisi yang sangat besar.
Terkait hitung-hitungan pasangan, Arya menilai, Prabowo-Agus Harimurti paling berpotensi dipasangkan. Putra SBY itu dinilai bisa mengeruk suara di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogjakarta. Selama 2014, lumbung suara itu dikuasai Jokowi.
”Jangan lupa, pemilih muda di 2019 nanti cukup banyak. Agus bisa merepresentasikan anak muda,” kata peneliti muda tersebut.
Terlepas dari persoalan kontestasi, pertemuan antara SBY-Prabowo juga dilakukan untuk memberikan sinyal soliditas. Di saat koalisi pemerintah goyah dengan ulah PAN, kubu oposisi ingin menunjukkan kemesraannya. Seperti diketahui, sikap mereka dalam beberapa isu relatif sama. Misalnya dalam RUU Pemilu lalu.
Sementara founder Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menilai pertemuan itu sebagai langkah merajut koalisi untuk menantang Jokowi di Pilpres 2019. Denny lantas mengungkap peta politik nasional saat ini. Ia menyebut ada empat pusaran kekuatan politik yang kuat. “Jadi memang kalau kita lihat dari sisi pusat kekuatan politik sebenarnya di Indonesia ada empat saja yang benar-benar punya pengaruh yang besar,” kata Denny.
“Pertama Jokowi karena dia adalah presiden jadi semua gerak-gerak dia itu kuat, kedua Megawati dia pemimpin partai terbesar saat ini, ketiga Pak SBY karena dia mantan presiden 10 tahun dan jaringannya masih kuat, dia juga ketua umum partai. Keempatnya Prabowo yang sekarang ini dari segi elektabilitas partainya kedua terbesar dan dia pun juga calon presiden terkuat kedua setelah Jokowi,” ungkap Denny.(azilum/far/c5/c10/ang/d)
