Beranda Berita Utama Pakar IPB: Wajar Beras Premium Mahal

Pakar IPB: Wajar Beras Premium Mahal

Ilustrasi beras maknyuss

BOGOR–Polemik kasus beras Mak­nyuss dan Cap Ayam Jago terus bergulir. Para pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pun ikut buka suara.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB Prof M Firdaus melihat sengkarut ini didasari keinginan pemerintah agar harga beras tidak mahal di tingkat konsumen.

“Terlebih, penyumbang inflasi terbesar adalah beras,” kata Prof Firdaus, pada keterangan resmi yang diterima redaksi.

universitas ibn khaldun bogor uika

Pakar ekonomi pertanian itu mengatakan, yang menarik dari persoalan ini adalah perdagangan beras yang dibisniskan. Pedagang membeli beras dengan harga yang lebih mahal dari harga yang diberikan pemerintah melalui harga pembelian pemerintah (HPP). Mereka kemudian melakukan pengolahan dan menjualnya kembali dengan harga yang relatif sangat tinggi yakni dengan nama beras premium.

“Bisnis tujuannya adalah mencari untung. Salah satunya melakukan pengolahan, misalnya, beli beras dari petani kemudian diolah dan dijual ke supermarket hingga sampailah beras ke konsumen,” kata dia.

Menurut Wakil Dekan FEM IPB itu, pemerintah menilai pedagang membeli produk dari petani yang disubsidi oleh pemerintah (subsidi pemerintah sebesar Rp30 triliun per tahun), sehingga seakan-akan pengusaha atau pedagang melakukan tindakan atau mengambil keuntungan di luar kewajaran. Seharusnya pedagang menjual produknya tidak terlalu mahal sesuai keinginan pemerintah.

“Pemerintah mempertanyakan apakah harus sebesar itu keuntungan pedagang (dengan hitung-hitungannya pemerintah). Beli beras kemudian di-treatment (sederhana) lalu dijualnya mahal. Ini kan pokok persoalannya,” jelasnya.

Firdaus juga menyoroti harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.500. Menurutnya, angka ini mustahil diterapkan sebab harga pembelian dari produsen minimun Rp7.000-an. Maka tidak mungkin beras premium sampai di konsumen melalui supermarket dengan harga Rp9.000-an.

“Hitung-hitungan untuk kembali pokok, harga itu harus Rp12 ribuan. Kalau pedagang atau supermarket mau ambil untung itu minimum Rp15 ribuan. Pedagang beli di petani beras sebesar Rp7.500, lalu ada proses pengangkutan ke gudang, kemudian diolah, mungkin semacam pembersihan,” tuturnya.

Dikatakannya, pengolahan pada beras tidak banyak, karena tidak mengalami perubahan fisik. Sekadar pencampuran, pengemasan dan packaging. Hanya itu, biaya pengangkutan hingga pengemasan itu tidak mungkin hanya Rp2 ribuan.

Firdaus menjelaskan, kalau untuk beras yang levelnya premium terlebih di supermarket ada listing fee 30 persen. Maka, harga beli di produsen dan supermarket mengalami kenaikan dua kali lipat.

Biasanya 30 persen biaya, untung 70 persen dibagi dua untuk supermarket dan distributor. “Nah kalau Rp7 ribu ke Rp9 ribu, apakah itu mungkin? Selain itu, kalau ini kita terapkan ke beras, karena mendapatkan subsidi dari pemerintah, bagaimana dengan produk lain? Apakah kalkulasi HET itu sudah benar apa belum. HET untuk beras medium masih oke, tapi kalau beras premium tidak mungkin,” tanyanya.

Lebih lanjut Firdaus memaparkan tentang riset yang sudah dilakukannya sejak 1998 tentang karakteristik beras di 22 pasar eceran di Jakarta (hingga pasar induk Cipinang). Beras Pandan Wangi yang dijual di pasar sebetulnya bukan beras pandan wangi 100 persen, tetapi hanya 40 persen. Risetnya di Cianjur juga mengungkapkan bahwa semua penggilingan tidak ada yang menjual beras padan wangi 100 persen, sebab harganya bisa mencapai Rp40 ribu per kilogram.

“Tidak mungkin harga beras pandan wangi Rp15-20 ribu. Itu mungkin kandungan beras pandan wanginya sekitar 20-30 persen. Sisanya mungkin beras Ciherang, karena paling mirip. Tanya pedagang di sana (Pasar Induk Cipinang) itu yang terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, ini bukan sebuah kebohongan, sebab beras tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya bubuk kopi. Saat dijual eceran oleh petani harganya mungkin hanya Rp3 ribu per kilogram, tapi saat sudah dijual di kafe harganya naik tajam. “Apakah bentuk kopinya beda? Apakah ada pembohongan, kan tidak. Konsumen beras pun sama,” tegasnya.

Konsumen hanya perlu jaminan keamanan produk. Mereka mau beli dengan harga mahal karena ada persepsi bahwa beras itu tidak dicampur beras plastik, tidak menggunakan pemutih dan bahan kimia lainnya. Ini makanya konsumen mau membayar mahal.

“Beras premium menggunakan kemasan yang bagus dan ada semacam jaminan tidak langsung. Apakah ini pembohongan kepada konsumen. Menurut saya, bukan pembohongan. Konsumen membayar kualitas, baik fisik maupun karena jaminan informasi. Diolah dengan baik, tidak pecah, tidak pakai pemutih dan dikemas dengan baik. Ya jadilah dia beras premium,” terangnya.

Lalu, apakah petani padi itu sudah sejahtera? Pemerintah, kata dia, berasumsi sudah memberikan subsidi ke petani padahal efektivitas subsidi dipertanyakan. Dari berbagai riset tentang keefektifan subsidi, hasil penelitian Firdaus dengan bank dunia adalah dana subsidi yang sampai ke petani itu hanya 40 persen. (wil/pkl9/c)

Dari sisi ekonomi, pemerintah tidak lagi menerapkan harga dasar tetapi menggunakan HPP. Harga dasar itu kalau petani panen raya, pemerintah wajib membeli dengan harga dasar sehingga harga di petani terjamin atau tidak turun dan fungsi Bulog signifikan. “Sementara HPP adalah acuan bahwa pembelian gabah di petani harus di atas HPP, pemerintah tidak ada kewajiban untuk membeli,” pungkasnya.

Menurutnya, inilah yang harus didorong Bulog. Peran Bulog harus dioptimalkan dan diberi keleluasaan. Undang-Undang atau konsep tentang Badan Pangan Nasional (BPN) yang saat ini ada di meja presiden harus segera disahkan. Badan pangan yang levelnya bisa mengkoordinir sampai ke level kementerian.

“Pemerintah seharusnya diskusi dulu di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tidak adil jika berlaku hanya untuk beras. Subsidi sebesar Rp30 triliun itu untuk hortikultura, sapi, kentang bahkan cabai. Apakah semua harus diperlakukan sama? Pemerintah harus konsisten. Benar atau tidak pedagang mengambil untung, yang tidak wajar ya harus dibuktikan di pengadilan KKPU,” ungkapnya.

Solusinya adalah jika pemerintah konsisten ingin sejahterakan petani, maka pertimbangkan kembali mekanisme subsidi, efektivitasnya, cara atau metodenya. Kedua, pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan HPP.

“HPP itu tidak ada konsekuensi apa-apa ke petani. Harus kembali ke harga dasar dan harga atap. Ketiga, kita tahu bahwa dengan kondisi petani yang skalanya kecil-kecil kemudian menanam padi, sekarang korbannya banyak sekali, maka fungsi lembaga tetap harus ada, apakah BPN ataukah Bulog. Harus maksimal. Kalau Bulog maka harus diberi keleluasan dan kewenangan,” katanya.(wil/pkl9/c)