Beranda Berita Utama Galang Kekuatan Negara OKI

Galang Kekuatan Negara OKI

SUJUD: Warga Palestina berdoa di luar kompleks Temple Mount pagi kemarin setelah Israel mencabut detektor logam dan kamera pengawas di Masjidil Aqsa, Kota Tua, Yerusalem.

JAKARTA–Israel telah mencabut detektor logam dan kamera pengawas di Masjidil Aqsa. Namun, Israel tetap akan menerapkan teknologi pengawasan dan sarana lain yang tidak diungkapkan di sana. Menanggapi itu, Ketua Bidang Luar Negeri MUI, KH Muhyiddin Junaedi mendesak Amerika Serikat bisa menekan Israel untuk menghormati piagam PBB tentang kebebasan beribadah dan menghentikan penggunaan standar ganda yang selalu menguntungkan Israel. “Kami berharap agar Amerika Serikat bisa menekan Israel, agar konflik Al Aqsa segera selesai,” ujarnya. Pihaknya juga ingin agar Dewan Kehormatan PBB segera mengadakan rapat luar biasa dan mengeluarkan resolusi memerintahkan Israel agar segera menarik peralatan pengawasan di lokasi suci tersebut.

“Karena itu secara tidak langsung mendiskreditkan umat Islam dan bisa memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk beribadah dengan bebas tanpa batasan dan tekanan,” tutupnya.

Seperti diketahui, situasi di Masjidil Aqsa kian memanas. Tindak kekerasan pihak keamanan Israel tidak hanya mengakibatkan tiga korban meninggal dan lebih dari 100 korban terluka, namun telah meningkatkan ketegangan dan sangat membatasi kegiatan beribadah di Masjid Al Aqsa.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengundang perwakilan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk berdiskusi mengenai krisis Masjidil Aqsa di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, kemarin (25/7). Di hadapan para perwakilan negara anggota OKI, Retno menyam­paikan keprihatinannya terhadap kondisi di sana.

Dia juga menegaskan posisi Indonesia yang mengecam segala macam tindak kekerasan di kawasan tersebut. Sebagai negara yang punya concern terhadap Palestina, Indonesia mengajak negara-negara anggota OKI untuk bergerak dan melakukan sesuatu karena situasi di Masjidil Aqsa yang tidak kunjung membaik.

”Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlarut. Kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya,” kata Retno.

”Posisi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Dan saat menyangkut isu Palestina, Indonesia ada di garda paling depan,” tambahnya.

Retno juga mengatakan, negara-negara anggota OKI lainnya perlu memiliki posisi yang solid dalam menyikapi perkembangan situasi di kompleks Masjidil Aqsa. ”Core isu dari OKI ini kan Palestina. Kita tengok ke belakang, OKI didirikan karena isu itu. Jangan lupa. Kita harus terus bantu perjuangkan,” tutur Retno.

Selain itu, Retno menyampaikan bahwa negara Liga Arab yang tergabung dalam OKI akan mengadakan pertemuan Special Session hari ini (26/7). OKI pun akan mengadakan Open Ended Emergency Meeting of the Executive Committee of OIC di Istanbul pada 1 Agustus 2017 mendatang. Kedua pertemuan itu ditujukan untuk membahas konflik Palestina-Israel dan situasi terkait rangkaian peristiwa di Masjidil Aqsa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa masalah yang terjadi di Masjidil Aqsa itu sebagai masalah yang klasik. Dia menyebutkan sudah beberapa kali ada pertemuan tingkat tinggi melalui OKI untuk membahas persoalan di Palestina itu.

“Dengan segala macam seruan, dengan segala macam upaya di Dewan Keamanan PBB, dengan statement macam-macam,” ujar JK di kantor wakil presiden, kemarin (25/7).

Tapi, menurut JK, masalah tersebut tidak pernah selesai dengan tuntas. Salah satu sebab utamanya adalah karena rakyat Palestina sendiri yang enggan untuk bersatu. Mereka terbelah dalam dua faksi besar. Yakni, Fatah dan Hamas.

“Jadi, bagaimana mereka melawan Israel kalau sendirian, karena Hamas dengan Fatah itu tidak bersatu,” imbuh dia.

Setelah dua faksi itu bersatu baru dukungan dari negara lain bisa lebih berdampak untuk Palestina. Dia menyebutkan dukungan dari negara lain sejauh ini selalu begitu tinggi. “Kalau solidaritas (untuk Palestina, red) sangat tinggi di mana-mana,” kata pria yang juga menjadi ketua umum Dewan Masjid Indonesia itu.

Terpisah, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB agar mengirim peacekeeping force, pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. “Bila perlu Indonesia yang memprakarsai,” terang dia saat diskusi di Media Center DPR kemarin.(and/jun/lum)