KASUS bocornya ruang sidang paripurna, menjadi perhatian berbagai pihak. Namun, Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Nuradi mengaku, ruangan mengalami bocor lantaran hujan disertai angin.
Menurutnya, peristiwa itu bukanlah kesalahan dalam pengerjaan konstruksi, melainkan karena alam yang sedang kurang bersahabat setelah satu pekan tidak diguyur hujan. “Saya sudah hubungi penyedia jasa supaya segera ditangani. Sepertinya, karena hujan lebat dan angin, genteng bergeser. Tapi, gedung ini dalam masa pemeliharaan,” kilahnya kepada Radar Bogor. Lebih lanjut ia mengatakan, ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor baru diresmikan pada awal 2017. Sebenarnya, renovasi telah dianggarkan sejak 2014.
“Saya juga ditunjuk Bupati masuk ke Setwan untuk menyelesaikan pembangunan gedung ini. Jadi, setelah selesai juga saya tidak ingin ada cacat,” kata mantan kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.
Mangkrak selama tiga tahun lantaran penyedia jasa yang telah memenangkan tender pengerjaan gedung megah itu, ternyata masuk daftar hitam (blacklist) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selama tiga tahun pula, DPRD Kabupaten Bogor harus meminjam gedung kepada pemerintah daerah untuk menggelar setiap kegiatan. Termasuk saat menggelar sidang penting seperti Paripurna APBD maupun membahas rapat apa pun yang dilakukan di Ruang Serbaguna II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor.
Akhirnya, proyek dilanjutkan dengan nilai penawaran Rp16,11 miliar. Meski begitu, kembali gagal menyeles aikan pembangunan sesuai waktu yang diber ikan, yakni 212 hari kalend er atau 10 Februari–7 Oktober 2016. “Memang sempat diberikan penambahan waktu pengerjaan selama 50 hari. Tapi, saya juga bawel sama si penyedia jasa untuk memastikan gedung ini selesai dalam satu tahun anggaran,” tukasnya.(rp2/c)
CIBINONG-Sejumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tampak sibuk kemarin. Bukan untuk mencari berkas atau persiapan rapat, melainkan sibuk membawa ember. Bahkan, meja dan kursi di ruang paripurna pun digeser. Hal itu terjadi, karena ruangan yang baru selesai dibangun tersebut
bocor saat hujan sekitar pukul 16.00. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, mengaku terkejut, sebab gedung yang direnovasi menghabiskan anggaran Rp17,5 miliar ini bisa bocor. “Saya juga baru beberapa bulan menggunakan bangunan tersebut, belum lama,” katanya. Hal tersebut, kata dia, menjadi pelajaran untuk ke depannya agar tidak asal dalam menyelesaikan proyek. Bahkan, pengawasnya pun harus memastikan, tidak asal pasang tetapi dibuktikan kualitasnya. Sebab, bangunan tersebut untuk digunakan bukan foto-foto. “Kami (dewan) tukang ngawal, tukang kritik, ternyata kami juga kecolongan oleh bangunan itu,” ucap politisi Gerindra itu. Pengamat kebijakan publik, Yus Fitriadi menambahkan, kondisi bocor tersebut sudah bisa dipastikan karena bangunan tidak memenuhi standar. Pertama, kata dia, perencanaan sertifikasi yang tidak standar. Kedua, diduga anggarannya banyak dipotong. “Jadi, sertifikasi ini diakali, yang kemudian orientasinya untuk lebih banyak mengambil keuntungan,” kata pria yang juga sebagai ketua STKIP Muhammadiyah Bogor itu. Bangunan publik seharusnya sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk, aspek-aspek seperti gempa bumi, banjir, dan badai. ”Sebesar-besarnya hujan di Kabupaten Bogor harusnya sudah dipertimbangkan. Kecuali, sampai gempa bumi, badai salju atau es, itu baru di luar dugaan, kecelakaan alam namanya,” ucapnya. Diharapkan, pemerintah hingga kejaksaan segera menginvestigasi proyek gedung dewan tersebut. “Dikhawatirkan ada permainan proyek dengan lingkaran ok-num,” tegasn y a . (rp2/c)
