CIBINONG–Sengkarut prog- ram rumah tidak layak huni (RTLH) yang kerap men jerat kepala desa, ditanggapi serius Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Rencananya, anggaran program yang dinaungi Dinas Perumahan Kawasan Permu- kiman dan Pertanahan (DPKPP) tersebut akan ditambah.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal menyarankan, tujuan kenaikan anggaran agar nanti tidak akan ada lagi miskomunikasi dengan masyarakat. “Saya menyarankan menjadi Rp12 hingga Rp15 juta untuk satu rumahnya. Insya Allah hitungannya masuk akal,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (18/7).
Ia melanjutkan, RTLH dise- suaikan dengan database 2013 dari masing-masing desa. Namun, ia meminta agar formulasinya diubah. Hal tersebut, agar tidak ada lagi kepala desa yang terjebak dalam program tersebut.
Ia berharap, tidak ada lagi beban kepala desa di program RTLH. Pengawasannya pun akan lebih ketat agar ketika terindikasi tidak benar pelaksanaannya maka bisa ditindak dengan cepat.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengungkapkan, dengan anggaran Rp10 juta untuk perbaikan satu unit rumah, tidak akan men cukupi.(rp2/c)
