BOGOR-Sudah bukan rahasia lagi, jika Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) kini tengah mati suri. Untuk itu, kepada pemkot, DPRD Kota Bogor merekomendasikan agar salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bogor itu segera dilakukan audit keuangannya.
Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Dodi Setiawan, audit di tubuh PDJT perlu dilakukan untuk memastikan ke mana larinya dana penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp5,5 miliar yang diberikan Pemkot Bogor kepada PDJT tahun lalu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit PDJT. Karena direksinya kan resign (mengundurkan diri), jelasnya kepada Radar Bogor kemarin (18/7).
Ia mengatakan, langkah tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi untuk PDJT ke depannya. Karena, menurut dia, transportasi memang menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Bogor yang hingga kini belum terselesaikan. Kita harus mengamankan PDJT, nantinya berupa apanya itu kewenangan wali kota. Lebih cepat lebih baik. Mungkin pemkot juga mengarah ke sana, tapi ini usulan dari DPRD, terangnya.
Dodi menyebutkan, DPRD menunggu respons pemkot menyikapi rekomendasi yang dibuat mereka. Menanggapi itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan jajarannya menanggapi rekomendasi yang dibuat DPRD Kota Bogor. Kita terima rekomendasinya, nanti saya akan koordinasikan, akan dicek dulu apakah sudah disampaikan atau belum. Kalau memang belum disampaikan pertanggungjawabannya, nanti saya meminta untuk disusun, ujarnya.
Ia menjelaskan, mantan Dirut PDJT, Krisna Kuncahyo sempat memberikan laporan kepada Bima menjelang resign dari kursi Dirut PDJT. Dirut, ketika mengundurkan diri sudah disampaikan semua laporannya. Semuanya sudah ada, dari langkah-langkahnya, telah disampaikan ke saya secara tertulis, tandasnya.(rp1/c)
