JAKARTA–Kemendikbud berupaya keras menghapus tradisi perpeloncoan dalam masa orientasi siswa baru atau pengenalan lingkungan sekolah (PLS). Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan selama tiga hari pelaksanaan PLS.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan, salah satu kegiatan positif yang bisa dilakukan adalah penanaman bela negara. Materi bela negara disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Baik itu untuk siswa baru jenjang SD, SMP, maupun SMA atau SMK.
’’Siapa yang memberikan materinya, sekolah bisa berkoordinasi dengan aparat TNI atau kepolisian terdekat,’’ jelasnya kemarin. Menurut Muhadjir memberikan materi bela negara, jauh lebih baik ketimbang kegiatan orientasi diisi perpeloncoan.
Muhadjir mengatakan, kegiatan PLS juga bisa menghadirkan alumni dengan beragam profesi untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa baru. Dia menuturkan, yang tidak boleh itu adalah alumni diajak terlibat dalam kepanitiaan. Tetapi jika diundang untuk memberikan motivasi belajar, menurut dia diperbolehkan.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Daryanto menambahkan, Kemendikbud membuka saluran pengaduan masyarakat untuk menyambut PLS itu. Hampir seluruh sekolah melaksanakan PLS mulai Senin pekan depan (17/7). Meskipun begitu, ada beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta, melaksanakan PLS sejak Senin (10/7) lalu.
Dia menuturkan, sampai tadi malam, belum ada laporan pengaduan masalah PLS yang masuk ke Kemendikbud. ’’Baik itu di kanal pengaduan milik Itjen maupun Unit Layanan Terpadu (ULT, red),’’ kata dia. Pengaduan ke ULT Kemendikbud bisa melalui telepon 021-5790 3020 atau e-mail di [email protected].
Daryanto menghimbau kepada seluruh kepada sekolah untuk memastikan tidak ada kegiatan perpeloncoan atau bully selama pelaksanaan PLS. Pelaksanaan PLS harus diawasi oleh guru dan kepala sekolah bertanggung jawab penuh.
Menurutnya, dari pengalaman tahun lalu, praktik perpeloncoan masih terjadi. Padahal, Permendikbud 18/2016 tentang PLS untuk Peserta Didik Baru sudah berlaku. ’’Mungkin tahun lalu masih belum tersosialisasi dengan maksimal. Tahun ini diharapkan lebih baik,’’ tuturnya.
Daryanto mengatakan tahun lalu masih ditemukan siswi baru disuruh menggunakan atribut yang aneh-aneh. Seperti ikat rambut berwarna-warni, tas dari karung atau kantong plastik, dan perlengkapan tidak wajar lainnya. ’’Bahkan ada yang disuruh berdandan seperti badut. Ini kan bisa membuat malu,’’ tuturnya.
Selain itu, ada juga bentuk perpeloncoan siswa baru disuruh datang sebelum jam 06.00 WIB. Menurut Daryanto, masuk sekolah sebelum jam 06.00 WIB tidak wajar. Dia mengatakan, PLS memang dilaksanakan sekali selama siswa itu menuntut ilmu. Namun, bukan berarti diperbolehkan melakukan kegiatan yang aneh-aneh. Daryanto mendukung anjuran Mendikbud bahwa kegiatan PLS bisa diisi dengan materi bela negara.
Di bagian lain, Mendikbud kemarin juga meresmikan gedung baru SMKN 1 Leuwiliang, di Kampung Angsana, Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
Didampingi Bupati Bogor Nurhayanti, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi dan Direktur Astra International Paulus Bambang Widjanarko, Muhadjir memastikan bahwa secara bertahap, SMK yang ada di Indonesia akan ditingkatkan kualifikasinya. Hal ini agar kualitas SMK melekat dalam dunia industri dan dunia usaha.
Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, siswa SMK dipersiapkan untuk menghadapi tantangan implementasi ilmu terapan yang bersifat aplikatif serta kesempatan magang perusahaan perusahaan dan lembaga lembaga yang berdaya saing dalam skala nasional dan bahkan internasional.
“Saya berharap seluruh elemen SMKN 1 Leuwiliang mampu mengemban filosofi yang mendasari kebutuhan masyarakat akan lulusan sekolah menengah yang siap kerja dan siap pakai dengan kualitas berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Rombongan juga sempat mengelilingi fasilitas sekolah dengan luas sekitar 10.000 meter persegi itu. Mendikbud juga sempat mencicipi teh manis, produk racikan para siswa.(jpg/all/c)
