BOGOR–Persoalan semrawut pedagang kaki lima (PKL) seolah menjadi masalah yang tak kunjung mendapat solusi. Cara-cara konvensional seperti penertiban PKL seharusnya dikaji ulang. Selain tidak efektif, karena setelah ditertibkan besoknya balik lagi, cara tersebut terlalu memakan banyak anggaran.
“Kalau cuma digusur tidak akan menyelesaikan masalah. Maka, harus dipikirkan keberadaan PKL untuk jangka panjang,” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, kemarin (11/7).
Padahal, menurut pria yang biasa disapa Kiwong ini, penataan PKL masuk dalam program skala prioritas Wali Kota Bogor, Bima Arya. Tapi rupanya, hingga menjelang akhir jabatan, masalah tersebut tak kunjung selesai. Malah, hanya terkesan seremonial. Seperti yang dilakukan Bima di area Pasar Kebon Kembang, beberapa saat menjelang Lebaran lalu.
“Di akhir masa jabatannya ini, wali kota harus memberikan perhatian yang lebih kepada PKL. Karena penataan PKL ini kan masuk skala prioritas wali kota,” terangnya.
Menurut Kiwong, persoalan PKL harusnya diselesaikan dengan melibatkan berbagai SKPD. Sehingga, upaya pembersihan PKL bisa terwujud di kota hujan. Khususnya di Pasar Kebon Kembang dan Jalan Suryakancana, yang kerap kali lalu lintasnya dibuat semrawut oleh PKL. “Kalau ada penataan secara terencana, PKL juga tidak merasa dirugikan. Apalagi, penertiban kawasan juga dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bogor sehingga PKL tidak memakan badan jalan,” ucapnya.
Dia juga meminta agar Bima lebih tegas kepada bawahannya dalam upaya pembersihan PKL. Sehingga, PKL yang sudah ditertibkan tidak kembali menempati lapaknya. “Wali kota harus tegas lagi. Yang pasti, kerjanya juga tidak sendiri-sendiri, tetapi melibatkan SKPD lain. Termasuk Satpol PP, harus serius menangani persoalan PKL ini,” tandasnya.(rp1/c)
