Serangan teror kelompok radikal kian gencar. Tak hanya fisik, jaringan ISIS juga menyerang psikologis aparat keamanan. Kemarin, halaman Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dipasangi bendera ISIS.
KEPALA Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pelaku yang memasang bendera kelompok ISIS di Polsek Kebayoran Lama terancam dijerat pasal terorisme. Perbuatan pelaku ter masuk bentuk teror dan ancaman.
“Sudah menimbulkan keresahan, rasa takut, dan ancaman. Pelaku bisa dikenakan pasal terorisme,” kata Setyo, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/7).
Terkait pernyataan pelaku dalam surat yang hendak menjadikan Jakarta layaknya Marawi di Filipina, Setyo mengatakan, ancaman itu tidak akan berhasil di Indonesia. Ia mengibaratkan ancaman pelaku sebagai bibit tanaman yang diletakkan di tanah yang tidak subur. “Dia tidak akan tumbuh. Tanahnya tidak mendukung untuk tumbuhnya bibit-bibit itu,” ujar Setyo.
Di bagian lain, Radar Bogor kemarin mewawancarai mantan teroris bom Cirebon, BM, yang kini berdomisili di kawasan Dramaga Bogor. Menurut bekas pemasok senjata untuk kelompok radikal ini, kelompok ISIS terus mengincar pihak- pihak yang dianggapnya thaghut (penyembah berhala) di Tanah Air. Dalam pandangan mereka, para thaghut itu di antaranya TNI, Polri, bahkan PNS. “Kabarnya, dalam waktu dekat ada amaliyah yang dilakukan kelompok ini,” ujarnya kepada pewarta.
BM meminta pemerintah dan polisi mewaspadai kelompok asal Tanjung Raya, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Kelompok itu diyakini berjumlah belasan dan bergerilya berlatih perang di hutan-hutan Kalimantan. “Selain terlatih militan, nekat, dan ahli strategi dalam membaca situasi. Saya mendapat info mereka mahir meng- gunakan segala jenis senjata. Bisa juga mereka melalui racun air minum. Itu juga perlu diantisipasi. Kita semua harus membatu kepolisian membantu mengawasi. Mereka menyasar pemerintah, PNS, polisi yang dinilainya thaghut,” tutur BM.
Sasaran utama, sambung BM, adalah aparat kepolisian. Mereka mencari celah terutama saat pasukan bergerombol seperti menggelar apel atau upacara. Menurut BM, kelompok tersebut telah bergabung dengan ISIS sejak 2013 akhir. “Mereka berpindah-pindah. Di Indonesia ini ribuan pulau tak berpenghuni. Bisa saja mereka menyerang menyusun hingga ke pusat sentral pemerintah,” ucapnya.
Melihat tragedi teror di London, Inggris, berupa penyerangan konser atau menabrakkan kendaraan ke keramaian, BM menyebutnya sangat mungkin terjadi. “Akhir tahun ini anggota ISIS banyak bebas dari Nusa Kambangan, jadi waspada juga. Saya pun wanti-wanti keluarga saya agar aman,” ungkapnya.
Sementara itu, fenomena teroris yang bekerja sendiri alias lone wolf cukup mengkhawatirkan. Sebab, kondisi itu menunjukkan efektifnya penyebaran paham radikal melalui internet. Polri memastikan perlu mengombinasikan perkuatan Pancasila dengan cyber crime.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, fenomena yang berkembang dalam dunia teroris ada dua. Yakni, aksi teror yang terencana matang dan aksi teror serampangan tapi individual. ”Mendeteksi aksi yang direncanakan dengan melibatkan orang yang cukup banyak lebih mudah dibanding lone wolf,” ujarnya.
Aksi lone wolf itu sulit dideteksi karena tanpa rencana dan sendiri dilakukan. Namun, bukan berarti tanpa solusi untuk mencegahnya. Dia mengatakan, walau tidak bisa dideteksi dengan cepat, namun sebenarnya bisa diantisipasi dengan perkuatan ideologi. ”Ideologi dilawan dengan ideologi,” tuturnya.
Maka, Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) tentu harus memperkuat upaya deradikalisasi. Caranya, dengan perkuatan Pancasila di setiap lini, baik sekolah dan lembaga lainnya. ”Maka, diperlukan kerja sama Kemendikbud,” papar mantan kepala BNPT tersebut.
Selanjutnya, dengan menguatkan Badan Cyber Nasional yang melakukan penetrasi pada situs, grup chatting dan media sosial. Setiap lini radikalisme harus terbaca dan ditutup.
”Kejahatan ada karena ada ke- sempatan, maka kesempatan untuk merebaknya paham radikal itu harus dihentikan. Sehingga, tidak lagi mereka bisa tumbuh di Indonesia,” jelasnya.
Di samping itu, langkah pengamanan pada setiap kantor kepolisian akan diperketat dua kali lipat. Kantor polisi merupakan ruang publik, di mana masyarakat membuat laporan dan ada banyak akti- vitas seperti memberi kesaksian dan sebagainya. ”Mereka tidak boleh masuk sembarangan,” ujarnya.
Pemeriksaan terhadap siapa saja yang masuk ke kantor kepolisian itu akan dilakukan dengan intensif. ”Bahkan, bisa jadi teroris itu menyamar menjadi wartawan. Untuk wartawan harus ada tempat khusus,” jelasnya.
Selanjutnya, jumlah personel yang berjaga juga harus dobel. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu. ”Semua harus berjaga untuk mengetahui adanya teroris, sebab personel di luar Densus 88 Antiteror dan BNPT tidak mengetahui siapa kawan dan lawan,” urainya.
Untuk itu, akan juga ditambah peralatan yang memadai untuk menjaga kantor kepolisian. ”Kondisi ini tentu membuat anggaran juga perlu untuk ditambah,” jelasnya.(don/idr/ jpg/d)
