BOGOR–Terhitung sejak Jumat (23/6) hingga Senin (3 /7), para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapatkan haknya libur sekaligus cuti Lebaran. Namun, di hari pertama masuk kerja, kemarin (4/7) masih banyak PNS yang tidak masuk kerja.
Hal ini diketahui saat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA), Inspektorat, dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah dinas di lingkungan Pemkot Bogor.
Kepala BKPSDA Fetty Qondarsyah pendaftaran siswa baru,” jelas Fetty kepada Radar Bogor kemarin (3/7).
Di luar Disdik, menurut Fetty, ada sedikitnya enam orang PNS yang tidak masuk tanpa keterangan di hari pertama kerja, sebab sedang menjalani hukuman displin. Kemudian, 89 orang PNS tidak masuk dengan keterangan sedang dinas di luar kota, sekolah, juga cuti melahirkan. Lalu, ada satu orang PNS yang tidak masuk dengan keterangan sakit.
“Untuk yang 89 orang ini memang sudah dari awal memberitahukan, dan yang 6 orang memang kami sanksi disiplin,” terangnya.
Fetty menjelaskan, dari total jumlah PNS 7.596 orang, persentase kehadiran para PNS di hari pertama cukup bagus, mendekati angka 97 persen. Sedangkan, sisa dua persen dari banyaknya PNS yang mengambil cuti maupun melahirkan.
“Sementara untuk guru-guru fungsional di sekolah memang sedang menjalani libur, sehingga dianggap hadir,” paparnya lagi.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Karir pada BKPSDA Kota Bogor, Henny Nuliani menjelaskan, dari peraturan pemerintah para PNS ini memang dilarang cuti dua minggu sebelum dan sesudah Lebaran. Sehingga menurutnya, para PNS tersebut bisa mengajukan cuti pada tanggal 10 Juli. “Karena cuti yang diberikannya memang sudah cukup lama, sehingga peraturan pemerintahnya mengatakan seperti itu,” paparnya.
Kehadiran kerja dan sanksi PNS, dijelaskan Henny, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Khusus untuk hari pertama kerja usal Idul Fitri 1438 H, diperkuat dengan Surat Edaran Menpan-RB nomor B/21/M. KT.02/2017. Isinya terkait larangan pemberian cuti tahunan setelah dan sebelum cuti bersama Idul Fitri 1438 H. “Tentunya kami informasikan, dan seluruh pengajuan cuti tahunan yang masuk kami tolak,” tegasnya.
Di Kabupaten Bogor, hari pertama kerja pascalibur Lebaran, Bupati Bogor Nurhayanti melakukan sidak ke sejumlah dinas. Di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, kemarin.
Di awal kunjungannya, Nurhayanti mengunjungi Dinkes Kabupaten Bogor. Dari jumlah PNS yang berjumlah 165 orang, hanya delapan orang yang tidak hadir. Itu pun karena cuti hamil. Selain itu, Dinkes sedang melakukan pelayanan vaksin untuk 3.500 jamaah haji sekitar yang dibagi menjadi lima wilayah, serta mengevaluasi pengadaan obat-obatan yang akan distribusikan kepada puskemas dan RSUD seKabupaten Bogor. “Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu, terutama saat ini sudah dilakukan pemberian vaksin kepada para jamaah haji,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Setelah melakukan sidak ke Dinkes, Nurhayanti langsung memantau pelayanan di Disdukcapil dan Bapenda. Nenek tiga cucu itu ingin memastikan pelayanan berjalan lancar di kedua dinas tersebut karena blangko e-KTP sudah di-drop sebanyak 40 ribu keping. Namun, baru terealisasikan 20 ribu keping. Jadi, masyarakat Kabupaten Bogor sudah dapat memiliki e-KTP, tetapi yang diprioritaskan masyarakat yang telah merekam pada 2016. “Pelayanan publik juga sudah berjalan mulai hari ini (kemarin, red),” ungkapnya.
Lebih lanjut Nurhayanti menuturkan bahwa pendapatan dari Bapenda sudah melampaui target semester, yakni hampir 107 persen. Namun, itu akan tetap didorong untuk terus dioptimalkan. Termasuk bagaimana intensifikasi selain ekstensifikasi dari semua sektor pajaknya, baik itu PBB, BPHTB, hotel, dan restoran. “Mudah- mudahan di perubahan akan dievaluasi seperti apa peningkatannya,” terangnya.
Selanjutnya, Nurhayanti melihat pelayanan dan infrastruktur di RSUD Cibinong. Menurutnya, RSUD Cibinong merupakan rumah sakit rujukan regional. Pelayanan rawat jalannya pun sangat luar biasa. Sebab, setiap harinya bisa melayani hampir 500 pasien. Ia juga mengatakan, infrastruktur sarana dan prasarana dari rumah sakit tersebut akan ditingkatkan. Salah satunya, menambah kamar untuk rawat inap yang tadinya berjumlah 434 kamar, akan diperbanyak menjadi 700 kamar. Ia menyimpulkan, rata-rata kehadiran lengkap hingga 100 persen.
Seperti di RSUD, hanya ada dua orang yang cuti hamil dan enam orang sedang melaksanakan pendidikan. Kemudian, saat apel di Setda Pemda Bogor, hanya ada dua orang yang cuti melahirkan tidak terikat oleh aturan Menpan yang tidak boleh melebihi cuti bersama.
“Secara keseluruhan memuaskan. Karena yang saya kunjungi adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi meminta, usai libur panjang, PNS di Kabupaten Bogor tidak ada yang bolos dan bermalas- malasan.
Bahkan, dengan kebijakan libur panjang terkait dengan perayaan Hari Idul Fitri yang telah diberikan pemerintah, dapat menjadi semangat baru dan dasar untuk meningkatkan kinerja para aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Tegar Beriman.
“Saya ingatkan bupati harus mengimbangi pengawasannya di internal agar kepuasan publik terkait kinerja daerah meningkat. Salah satu contoh pelaporan, ketika menurunnya kinerja pelayanan di RSUD Ciawi dan Cibinong,” ujar Ade kepada Radar Bogor.(wil/ded/rp2/d)
