JAKARTA–Rencana pemerintah untuk menunda pelaksanaan sekolah lima hari hingga sore dianggap masih setengah- setengah. Peraturan Menteri Pendidikan 23/2017 tentang Hari Sekolah yang diminta dibatalkan itu masih terus disosialisasikan. Kebijakan itu mengundang tanda tanya besar dari kalangan masyarakat. Salah satunya LP Ma’arif NU yang memang menolak pemberlakuan Permendikbud tersebut.
Ketua LP Ma’arif NU Arifin Junaidi heran dengan kengototan penerapan Permendikbud 23/2017 tersebut. Kengototan itu bisa membuat masyarakat juga bertanya-tanya dan menaruh curiga ada sesuatu di balik rencana penerapan peraturan tersebut. “Kok ngotot banget untuk menerapkan Permendikbud 23/2017, ada apa?” ujar dia kemarin (30/6).
Dia menuturkan, kebijakan itu meskipun opsional tapi mengarah rencana penerapan peraturan tersebut. “Kok ngotot banget untuk menerapkan Permendikbud 23/2017, ada apa?” ujar dia kemarin (30/6).
Dia menuturkan, kebijakan itu meskipun opsional tapi mengarah pada pemaksaan. Meskipun menggunakan klausul “dilak- sanakan secara bertahap”. “Artinya, pada akhirnya seluruh sekolah diharuskan siap menerapkan kebijakan itu,” jelas dia.
Selain itu, dia menilai kebijakan tersebut juga berdampak kurang baik pada institusi pendidikan lainya. Seperti madrasah diniyah yang terancam tutup. Ada kecurigaan nantinya madrasah diniyah yang sudah ada selama ini dinyatakan tak memenuhi standar.
“Nantinya kepala sekolah yang menentukan dengan madrasah diniyah mana atau kegiatan lain apa untuk siswanya. Justru ini yang menimbulkan kecurigaan,” ujar dia.(Jun)
