Beranda Berita Utama BMKG Luncurkan Peta Cuaca

BMKG Luncurkan Peta Cuaca

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membuat prakiraan khusus cuaca di jalur utama dan alternatif mudik. Peta tersebut mulai dipublikasikan pekan lalu. Pemudik bisa menjadikan peta yang juga dapat diunduh via aplikasi BMKG itu sebagai panduan.

Pagi kemarin terlihat dalam peta tersebut Surabaya, Bangkalan, dan Lamongan hujan lokal. Sedangkan hujan ringan tercatat jalan utama jalur Lumajang, Jember, Situbondo. Sementara di kawasan lainnya terpantau cerah hingga berawan.

Kemudian pada siang hingga jelang malam terpantau hampir semua wilayah di Jatim itu hujan. Seperti di Surabaya, Mojokerto, Nganjuk, hingga Madiun. Di wilayah timur Jatim juga tercatat hujan. Di antaranya Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.

universitas pakuan unpak

Humas BMKG Hary T Djatmiko menuturkan, para pemudik diharapkan bisa waspada dengan cuaca. Sebab, meskipun sudah memasuki musim kemarau, sifat hujan masih dalam kategori normal hingga di atas normal. “Potensi hujan di beberapa daerah cukup tinggi. Pemudik harus waspada,” ujar dia.

Peta prakiraan jalur mudik nasional itu bukan mencakup wilayah Jawa saja. Tapi, hingga Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua. Pemudik bisa mengakses informasi tersebut dengan mudah karena dilengkapi dengan ilustrasi peta. Pilihan prakiraan cuaca juga mencakup pagi, siang, malam, hingga dini hari. “Semoga masyarakat bisa memanfaatkannya dan menjadi pedoman saat mudik,” ujar dia.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga membuat peta jalur mudik. Tapi, peta tersebut khusus untuk memantau kawasan-kawasan rawan bencana. Seperti, longsor dan banjir. Kawasan longsor tercatat berpotensi terjadi di wilayah selatan Jawa. Sedangkan jalur utara masih rawan banjir.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI ) membuka layanan khusus bagi keluhan para pemudik. Mereka bisa memasukkan pengaduan lewat laman resmi YLKI, nomor telepon, maupun melalui surat langsung ke alamat resmi kantor YLKI di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Ketua YLKI Tulus Abadi dalam pernyataannya menyebut bahwa dalam catatan YLKI, selama proses mudik lebaran, banyak sekali ditemukan pelanggaran akan hak-hak konsumen, bahkan hak-hak publik.

Sayangnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya hanya dijadikan maklum oleh pemudik karena banyaknya mobilitas di waktu yang bersamaan. “Ini bisa membuat kualitas pelayanan mudik tidak berkembang. Bahkan menurun ketika Lebaran,” katanya di Jakarta kemarin (21/6).

YLKI sudah menyiapkan posko mudik lebaran di 13 kota besar di Indonesia. Yakni Medan, Bangka Belitung, Lampung, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Ponorogo, Surabaya, Makassar, Palu, Bali, dan Banjarmasin.

YLKI akan menjalin kerja sama dengan mitra-mitra Yayasan Perlindungan Konsumen di kota-kota tersebut. Pelayanan pengaduan bisa mengenai pelayanan dari pemerintah maupun swasta.

Tulus menjelaskan bahwa pengaduan harus disertai dengan data lengkap dan kronologi yang jelas. Juga disertakan copy bukti transaksi seperti tiket, struk pembayaran, foto, maupun bukti-bukti yang lain.

Contoh-contoh pengaduan yang bisa dikirimkan, kata Tulus, seperti pelayanan transportsi. Baik darat, laut, maupun udara. Pemudik juga bisa menyam­paikan keluhan tentang terminal, stasiun, pelabuhan maupun bandara.
Di jalan raya, pengaduan bisa dibuat mengenai pelayanan SPBU. “Contohnya, jika mene­mu­kan takaran pompa tidak aku­rat, toilet dan musala tidak bersih, dan sebagainya,” katanya.

Pelayanan tol juga bisa diadukan. Apalagi, saat ini pemerintah mengoperasikan tol fungsional. Makanan atau minuman yang kedaluwarsa, tidak halal maupun tidak layak konsumsi juga bisa diadukan.

Tidak hanya itu, pelayanan dalam hal telekomunikasi juga bisa menjadi alasan pengaduan. Contohnya, drop call, wilayah tanpa sinyal (blank spot), internet lambat, pesan tidak terkirim dan semacamnya.

Tulus mengimbau kepada para pemudik untuk proaktif dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran pelayanan publik selama Lebaran. Hal ini penting agar proses mudik berjalan dengan kontrol publik. “Tujuan­nya, peningkatan pelayanan biar kinerja mereka meningkat, bukan malah sebaliknya,” kata Tulus.(tau)