Beranda Berita Utama Lagi, KPK Tangkap Pimpinan DPRD

Lagi, KPK Tangkap Pimpinan DPRD

OTT JELANG LEBARAN: Komisi Pemberantasan Korupsi saat merilis kasus dugaan suap yang melibatkan ketua DPRD Mojokerto.

JAKARTA–Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sepanjang bulan Ramadan ini ternyata tidak cukup membuat para koruptor keder. Dini hari kemarin (17/6), komisi antirasuah itu kembali melakukan OTT di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Seorang kepala dinas dan tiga pimpinan DPRD dijadikan tersangka dari operasi tersebut.

OTT di Mojokerto itu menyusul dua OTT sebelumnya di Surabaya dan Bengkulu. Seperti halnya di Mojokerto, di Surabaya suap diberikan kepada anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di Bengkulu penerima suap adalah Kasi III Intelejen Kejati.

”Hat-trick. OTT yang dilakukan KPK itu menunjukkan praktik pemberian ”tunjangan hari raya” (THR) haram masih marak dalam sistem birokrasi kita. Selalu saja mendekati Lebaran marak OTT. Eksekutif atau pemenang proyek harus menyetorkan sejumlah uang kepada legislatif atau penegak hukum jika tidak ingin dibikin repot.

Sebanyak enam orang diamankan dari OTT tersebut. Empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PDIP), Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq (PAN) dan Abdullah Fanani (PKB) serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto. ”Petugas juga mengamankan uang tunai senilai Rp470 juta dalam OTT ini,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjatian.

Uang tersebut diamankan dari tiga orang berbeda. Perinciannya, Rp140 juta ditemukan di mobil pribadi Wiwiet, Rp300 juta dari tangan perantara H, dan Rp30 juta diamankan dari perantara T.

”Dari hasil pemeriksaan sementara, Rp300 juta untuk pembayaran komitmen, Rp500 juta untuk pengalihan anggaran di Dinas PUPR,” lanjut Basaria.

Terkait komitmen fee Rp500 juta, Basaria menjelaskan bahwa ada kesepakatan antara pimpinan dewan dan kepala dinas tersebut. Suap itu diberikan agar legislatif menyetujui perubahan plot anggaran hibah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan di Dinas PUPR Kota Mojokerto untuk tahun anggaran 2017. Nilainya Rp13 miliar.

Bagian dari pembayaran tahap pertama komitmen fee itu sebelumnya sudah terealisasi pada 10 Juni lalu. Yakni, sebesar Rp150 juta. Nah, uang Rp300 juta yang diamankan dari OTT kemarin merupakan pembayaran tahap kedua dari pembayaran komitmen fee Rp500 juta yang belum diterima para pimpinan dewan. ”PENS ini tidak bisa (diubah) karena dana dari pusat,” jelasnya.

Sementara, uang Rp170 juta merupakan bagian dari duit setoran tri wulanan kadis PUPR untuk pimpinan dewan. Praktik itu hampir sama dengan yang diungkap KPK di DPRD Jatim. Modusnya, kadis menyetor uang secara rutin untuk ”menutup” fungsi pengawasan tugas dan penggunaan anggaran dinas yang memang melekat di DPRD.

Sampai tadi malam, empat tersangka dan dua perantara yang berstatus saksi diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK. Sedangkan, untuk mengamankan barang bukti, KPK menyegel sejumlah ruangan di DPRD Kota Mojokerto dan kantor Dinas PUPR Kota Mojokerto. ”Barang bukti semuanya disegel dan sebagian dibawa ke Jakarta,” imbuh Basaria.

KPK menjerat tiga pimpinan dewan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan kadis PUPR disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan, pihaknya akan memonitor daerah lain yang terindikasi masih melegalkan pemberian setoran ke para dewan. Saat ini, masih ada tim KPK di Jatim. Mereka tidak tertutup kemungkinan bakal kembali membongkar praktik kotor serupa di daerah lain di Jatim. ”Tidak ada jaminan bahwa yang seperti ini tidak terjadi di daerah lain,” ungkapnya.

DPP PDIP langsung bersuara merespons penangkapan Purnomo yang merupakan kader Partai Banteng. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan, tidak ada ampun bagi anggota partainya kena OTT. ”Kader yang kena OTT langsung dipecat. Tidak ada toleransi lagi,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos (Grup Radar Bogor) kemarin (17/6).

Menurut dia, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berkali-kali memperingatkan para kader agar jangan sampai terkena tangkap tangan, karena kasus korupsi. Jika masih ada yang melanggar dan terciduk komisi antirasuah, maka sanksinya sangat berat. Langsung dipecat dari keanggotaan partai. ”Ketua umum sudah berulangkali memberi peringatan,” papar dia.

Tindakan tegas itu, lanjut Trimed, sebagai bukti bahwa PDIP mendukung pemberantasan korupsi. Pihaknya mendorong KPK untuk membersihkan praktik tidak tercela itu. Walaupun kader PDIP yang terjaring OTT, partai tidak akan melindunginya. Partai banteng ini berkomitmen mendorong Indonesia bersih dari korupsi.

Wakil ketua Komisi III DPR itu menyatakan, sanksi pecat juga sebagai efek jera bagi kader lain agar tidak ada lagi yang melakukan korupsi. Semua kader sudah mengetahui konsekuensinya jika mereka tetap melanggar aturan. Jika ada kader yang melakukan korupsi, hal itu merupakan perbuatan individu dan tidak ada kaitannya dengan partai.

Sementara itu, peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, suap atau gratifikasi menjelang Lebaran jamak terjadi. Anggota DPRD, pejabat eksekutif, dan oknum penegak hukum juga sering kali meminta jatah ketika mendekati hari raya. ”Kasus di Kota Mojokerto hanya salah satunya saja, di daerah lain juga seperti itu,” terang dia.

Anggota DPRD merasa sudah berjasa menyiapkan anggaran, sehingga mereka meminta upah dari pemerintah atau rekanan. Jadi, tutur dia, mereka merasa berhak mendapatkan imbalan. Maka tidak heran jika menagih imbalan itu menjelang lebaran sebagai tunjangan hari raya. Praktik tercela itu sudah lama terjadi.

Selain anggota dewan, penegak hukum juga seringkali melakukan hal yang serupa. Mereka memanggil seseorang yang berperkara. Dengan modus melakukan pemeriksaan, oknum penegak hukum kemudian meminta sejumlah uang, karena membutuhkan uang untuk hari raya. Jadi, pemeriksaan kasus hanya untuk menakut-nakuti agar orang yang diperiksa itu memberikan uang. “Mereka memberi uang agar aman,” tutur dia. (tyo/lum/ang)