Bandung–Jalur-jalur kereta yang sudah mati di Jawa Barat seperti jalur Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran dan menuju Kabupaten Garut akan diaktifkan kembali.
Menteri BUMN Rini Sumarno meninjau langsung jalur-jalur mati tersebut. Menurutnya, reaktivasi ini penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu untuk mengurangi tingkat kemacetan yang kian hari semakin parah.
“Sama Pak Dirut PT KAI tadi melihat jalur mana yang sudah mati. Kita akan reaktivasi seperti dari Bandung ke Ciwidey, kemudian Garut, Pangandaran,” ucapnya, saat ditemui di Stasiun Bandung, Jalan Kebon Kawung, Kota Bandung, Sabtu (17/6).
Selain itu, ia juga meninjau jalur kereta yang kemungkinan bisa nyambung ke proyek kereta cepat di Tegaluar, Kabupaten Bandung. Ia masih menghitung berapa lahan yang harus dibebaskan untuk membuat jalur baru tersebut.
“Kemungkinan besar nanti mau nyambung dari Rancaekek. Saya coba bicara sama Pak Gubernur (Ahmad Heryawan) dan Wali Kota (Ridwan Kami). Nanti kita lihat lahannya berapa yang harus dibebaskan,” ucapnya.
Ditanya anggaran, Rini menjelaskan, akan dibebankan terlebih dahulu ke PT KAI. Sehingga prosesnya bisa cepat tinggal menghitung dana yang harus dikeluarkan untuk reaktivasi ini. “Pada dasarnya rel kereta api itu dari APBN. Tapi liat sekarang APBN banyak sekali untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya coba strukturnya dibiayai PT KAI,” terangnya.
Dia berharap reaktivasi ini bisa dilakukan tahun ini demi memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Reaktivasi kita juga melihat pertumbuhan perekonomian sekitar Bandung Raya ini khususnya Jabar. Jadi kita perlu mendorong konektivitas di sini,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Direktur Umata PT KAI Edi Sukmoro menambahkan, pihaknya akan menghitung terlebih dahulu anggaran yang harus dikeluarkan untuk mereaktivasi jalur mati tersebut. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan bukan hanya untuk membangun struktur saja tapi juga untuk menertibkan bangunan yang ada di jalur kereta.
“Kami mau hitung. Karena hitungnya bukan cuma bangun sekarang. Karena untuk menertibkan. Bukan pembebasan karena tanah-tanahnya kita. Menertibkan itu butuh biaya, ini sedang kami hitung,” ucapnya.(dc)
