Beranda Berita Utama Pemkot Larang, Pemkab Izinkan Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik

Pemkot Larang, Pemkab Izinkan Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik

BOLEH UNTUK MUDIK: Beberapa mobil dinas Pemkab Bogor terparkir di halaman DPRD Kabupaten Bogor. Bupati Bogor nurhayanti mengizinkan pns menggunakannya untuk mudik (Sofyansah/Radar Bogor)

BOGOR–Para pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin mudik menggunakan mobil dinas (mobdin) tak perlu cemas. Sebab, Bupati Bogor Nurhayanti meng­izin­kan mobil tersebut digunakan para PNS di lingkungan Peme­rintah Kabupaten Bogor.

“Jadi, jika digunakan untuk mudik silakan saja. Yang penting, segala macam keperluannya seperti bensin atau kerusakan lainnya ditanggung sendiri,” ujarnya kepada Radar Bogor kemarin (16/6).

Ia melanjutkan, jika digunakan untuk mudik akan jauh lebih aman daripada ditinggal di rumah. “Kita tidak memiliki pool untuk menampung semua mobil kendaraan yang ada,” tuturnya.

universitas ibn khaldun bogor uika

Tahun sebelumnya pun, kata Nurhayanti, mobil dinas dipersilakan untuk dipergunakan sebagai kendaraan mudik. Menurutnya, itu hal yang wajar untuk para PNS.

“Mereka kan kerja setiap hari, masak hanya karena mudik tidak boleh menggunakan kendaraan dinas. Kita harus lihat sisi manusiawi-nya juga,” pungkasnya.

Sementara itu di Kota Bogor, hingga kini Pemerintah Kota Bogor belum memutuskan kebijakan tersebut. Itu lantaran belum adanya surat edaran dari pemerintah pusat tentang penggunaan mobil dinas. Sehingga, Pemkot Bogor meminta kepada setiap PNS yang akan menggunakan mobil dinas untuk mengajukan permohonan peminjaman.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, pihaknya akan merumuskan kebijakan menggunakan mobil dinas yang akan dipakai mudik setiap PNS. “Memang perlu dirumuskan dulu. Karena pada dasarnya, mobil dinas ini digunakan untuk dinas saja, bukan untuk kepentingan pribadi setiap PNS-nya,” ujarnya.

Menurut Ade, jika dibolehkan, harus ada persyaratan yang dipenuhi para PNS yang akan menggunakan mobil dinas. Sehingga jika ada hal-hal yang terjadi, para PNS harus ber­tanggung jawab. Sebab, kerusakaan yang terjadi di luar dinas bukan tanggung jawab Pemkot Bogor.

“Makanya, harus ada permohonan peminjaman kepada pemkot dan ada syarat ketentuan yang nantinya harus dipenuhi setiap PNS,” terangnya.

Meski demikian, Ade mengaku belum mengonsultasikannya kepada wali kota. Namun, konsep tersebut nantinya akan dibawa untuk dijadikan kebijakan wali kota Bogor dalam melarang atau memperbolehkan PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik.

“Kalau disimpan di rumah juga kan khawatir karena nantinya ditinggalkan PNS mudik ke kampung halamannya. Jika disimpan di Pemkot Bogor pun, tempatnya tidak memung­kinkan,” paparnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Anggraeni Iswara menjelaskan, di setiap dinas Kota Bogor setidaknya memiliki lima kendaraan dinas. Sehingga dari jumlah dinas yang ada di Kota Bogor, ada 200 kendaraan dinas, tidak termasuk motor.

“Itu bukan kapasitas saya, tetapi setiap PNS yang menggunakan kendaraan dinas harus bertanggung jawab atas kendaraan tersebut karena mereka telah menandatangani berita acaranya,” jawab Anggraeni saat ditanya perihal penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Di tempat terpisah, Wali Kota Bima Arya menegaskan, dari tahun ke tahun kebijakan soal penggunaan mobil dinas untuk mudik tetaplah sama. “Sanksinya pasti diberi peringatan, meng­gunakan barang negara kan tidak bisa,” tandasnya.(wil/rp2/c)