Beranda Politik Masa Kampanye Pilkada Bakal Lebih Panjang

Masa Kampanye Pilkada Bakal Lebih Panjang

JAKARTA-Masa kampanye Pilkada 2018 dipastikan akan lebih panjang dari pilkada tahun ini. Sebab, DPR telah mem­berikan lampu hijau terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan dan jadwal yang disusun KPU dalam rapat konsultasi di kompleks parle­men, Jakarta, kemarin (6/6).

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dalam papa­rannya mengatakan, masa kampanye Pilkada 2018 dijad­walkan 135 hari. Itu berarti ada tambahan sekitar sebulan jika dibandingkan dengan pilkada lalu yang hanya 102 hari. Pram beralasan, penambahan masa kampanye dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih panjang untuk penyelesaian sengketa pencalonan dan persiapan pemenuhan logistik pemungutan suara. ’’Dengan begitu, persiapan keduanya lebih longgar,’’ ujarnya di hadapan Komisi II.

Selain perubahan tersebut, lanjut dia, PKPU tahapan dan jadwal tidak mengalami peruba­han yang signifikan. Hanya meratifikasi dan mengubah tanggal dari yang sebelumnya. ”Untuk pemungu­tan suara, kami menetapkan 27 Juni 2018,’’ imbuhnya.

universitas pakuan unpak bogor

Menanggapi tawaran tahapan dan jadwal yang disusun KPU, nyaris tidak ada perdebatan yang berarti. Semua anggota dewan hanya manggut-manggut. ’’Ini kan agenda yang rutin. Kita percaya sama KPU kalau kerja,’’ kata anggota Komisi II Zulkifli Anwar.(jp)

 

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy yang memimpin rapat konsultasi sempat menawarkan kembali untuk masukan. Namun, tidak ada yang mempersoalkan jadwal yang disusun. ’’Jadi sudah klir ya,’’ kata politikus PKB tersebut.

Sebaliknya, pembahasan justru terfokus pada mekanisme penyediaan dan ketersediaan anggaran pilkada. Anggota Komisi II Yandri Susanto meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawal betul penganggaran dana pilkada. Sebab, jika merujuk pengalaman sebelumnya, pencairan anggaran menjadi persoalan setiap pelaksanaannya. ’’Pengalaman lalu, ada daerah yang tidak patuh. Terutama kepala daerah yang tidak punya keterkaitan dengan pilkada,’’ kata politikus PAN tersebut.

Guna memastikan proses dan kualitas pilkada bisa membaik, jaminan atas ketersediaan anggaran perlu dipenuhi. ’’Jangan sampai H -7 pelaksanaan masih ada yang belum cair,’’ imbuhnya. (far/c4/fat)