Beranda Berita Utama Keberagaman Itu Takdir Indonesia

Keberagaman Itu Takdir Indonesia

KHIDMAT: Presiden Indonesia Jokowi memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di depan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6). DENNY/JAWAPOS

JAKARTA – Kemarin, tepat 72 tahun lalu, Soekarno mengajukan rumusan dasar negara dalam forum rapat Dokuritsu Zyunbi Tyosa Kai. Momen pidato ber­sejarah itulah yang kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Untuk kali pertama, hari Pancasila dirayakan secara formal di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, kemarin (1/6).

Upacara kemarin dirayakan dengat tema keberagaman. Presiden dan Wapres mengenakan pakaian adat Betawi. Kemudian, para menteri mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Menkum HAM Yasonna Laoly, misalnya, mengenakan pakaian adat dari Nias. Kemudian, Mendagri Tjahjo Kumolo mengenakan busana dari Batak Toba. Menpora Imam Nahrawi mengenakan pakaian dari daerah asalnya, Bangkalan.

Pemilihan gedung Pancasila sebagai lokasi upacara tidak lepas dari faktor sejarah. Di gedung itulah, Soekarno berpidato di hadapan BPUPKI tentang dasar negara pada 1 Juni 1945. Gedung itu sendiri berdiri sejak 1830.

universitas nusa bangsa unb

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa keberagaman bangsa Indonesia merupakan sebuah takdir yang harus diterima dan dikelola. Masyarakat berlatar belakang berbagai etnis, adat, agama, dan golongan, telah sepakat bersatu membentuk Indonesia.

Tapi, mempertahankan kesepakatan tersebut bukan hal mudah. ’’Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain, selain Pancasila,’’ ujarnya. Itu diperparah dengan penya­lahgunaan media sosial, seperti penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Indonesia harus belajar dari pengalaman buruk negara lain yang tidak mampu mengelola keberagaman. Negara-negara tersebut dihantui radikalisme, terorisme, konflik sosial, bahkan perang saudara. ”Dengan Pancasila, Indo­­­nesia adalah rujukan masya­rakat internasional untuk mem­bangun kehidupan yang damai, adil, makmur, di tengah kema­jemukan dunia,’’ lanjutnya.

Yang jelas, pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi maupun gerakan yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945, anti-NKRI, dan anti-Bhinneka Tungal Ika. ’’Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas dilarang di bumi Indonesia,’’ tambahnya.

Dalam kesempatan itu, presiden juga mengumumkan pem­bentukan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Unit kerja itu diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2017 yang baru saja diteken presiden.

Mensesneg Pratikno men­jelaskan, UKP-PIP terdiri atas dewan pengarah dan eksekutif. ’’Dewan pengarah berjumlah sembilan orang dari tiga unsur,’’ urainya. Masing-masing dari tokoh kenegaraan, tokoh agama, dan tokoh dari purnawirawan TNI, Polri, PNS, atau akademisi. Meski saat ini belum terbentuk, UKP PIP nanti ditugasi meru­muskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.(byu)