BOGOR–DPR berusaha menambah jumlah kursi wakil rakyat melalui revisi UU Pemilu. Namun, usul penambahan kursi itu mengundang banyak reaksi negatif. Sebab, jika merujuk pengalaman-pengalaman sebelumnya, penambahan kursi wakil rakyat tidak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja. Kalangan akademisi menilai sebaliknya, yang terjadi adalah pembengkakan anggaran.
Rektor Universitas Pakuan, Bibin Rubini mengatakan, meski jumlah anggota dewan banyak tapi tidak berkualitas, maka tidak akan memberi pengaruh signifikan untuk kemakmuran rakyat. “Sebaliknya, jika anggota dewan sedikit tapi berkualitas bagus, paling tidak menjadi penyeimbang eksekutif melak- sanakan fungsi kontrol legislatif dan anggaran,” kata dia.
Bibin menegaskan, terpenting anggota dewan wajib memiliki nilai-nilai manusiawi yakni kejujuran, kebenaran, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab tinggi. “Kalau sudah keluar dari nilai-nilai itu, diragukan kualitasnya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, usulan terkuat saat ini adalah penambahan 19 kursi dengan alasan penataan ulang daerah pemilihan dan pemekaran wilayah. Jika disetujui, jumlah anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 2019 mendatang naik dari 560 menjadi 579 orang.
Ketua Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, merunut kajiannya, penambahan anggota DPR sudah dilakukan empat kali. Dari yang awalnya hanya 260 orang kini membengkak menjadi 560 orang. Sayangnya, penambahan tersebut tidak berdampak pada kualitas kinerja.
”Misalnya, jika dikaitkan dengan penyelesaian prolegnas (program legislasi nasional). Sejak dulu ya hanya terpenuhi 10 persen setiap tahun,” ujarnya di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, kemarin (29/5).
Demikian juga halnya dengan tahun ini, di antara 51 prolegnas 2017, baru tiga yang diselesaikan. Yakni, UU Pengesahan Persetu- juan Pemerintah RI-Filipina ten tang ZOE 2014, UU Sistem Perbu kuan, dan UU Pemajuan Kebu dayaan. Padahal, 2017 hampir memasuki tengah tahun.
Jika jumlah anggota DPR bertam bah, ada peluang pengam- bilan keputusan semakin lama. Kare na itu, Feri meminta peme- rintah dan Pansus RUU Pemilu tidak memaksakan diri melakukan penambahan. Sebagai gantinya, cukup melakukan redestribusi ulang jumlah anggota di setiap daerah pemilihannya. ”Untuk daerah otonomi baru, cukup ambil dari daerah induknya. Yang kurang, ambil dari daerah yang berlebih,” terangnya.
Berdasar asas proporsionalitas, lanjut dia, ada daerah yang secara hitung-hitungan berlebih. Misalnya, dapil Sulawesi Selatan semestinya mendapat jatah 19, tetapi saat ini memiliki 25 kursi. Lalu, dapil Sumatera Barat yang seharusnya 11 kursi kini memiliki 14 kursi. Kelebihan tersebut bisa diberikan ke daerah yang kurang, seperti Kepulauan Riau.
Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengungkapkan, penambahan jumlah kursi anggota dewan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jika usulan 19 kursi tambahan disetujui, misalnya, dalam setahun ada tambahan gaji Rp14 miliar. ”Belum lagi ditambah dana reses dan dana aspirasi hingga Rp2 miliar per anggotanya. Penambahan staf masing-masing lima orang hingga uang mobil Rp150 juta per anggota,” terangnya.
Ironisnya, penambahan tersebut justru terjadi saat negara tengah menggenjot program penghematan. ’’Daerah diminta hemat, pemerintah pusat semestinya memberikan contoh,” tuturnya.
Peneliti Perludem Heroik Pratama menambahkan, anggapan pemerintah dan pansus yang menjadikan bertambahnya jumlah penduduk sebagai alasan tidaklah relevan. Di beberapa negara yang secara jumlah penduduk lebih banyak, jumlah anggota legislatifnya lebih kecil. ”Amerika dengan jumlah penduduk sekitar 325 juta hanya 435 orang. India dengan 1 miliar lebih, hanya 552 orang,” tuturnya. (far/c7/fat)
