CIBINONG–DPRD Kabupaten Bogor berjanji akan memenuhi pengajuan anggaran tunjangan melalui APBD Perubahan bagi guru honorer. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengaku, masih ada ribuan guru honor yang belum mendapatkan tunjangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor harus proaktif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Untuk masalah tunjangan guru, saya akan komunikasikan dengan teman-teman di Banggar. Kami akan menyepakati sesuai dengan yang diusulkan dinas atau bupati,” ujar pria yang juga ketua Banggar DPRD itu. Meski demikian, ia meminta Pemkab Bogor untuk melakukan validasi data terlebih dahulu, karena informasi yang didapatnya ada 14 ribu tenaga pendidik honorer. Sedangkan, yang baru mendapatkan surat tugas ada sebanyak 12.601 orang. Dengan demikian, kata dia, masih ada selisih guru honor yang belum mendapatkan surat tugas dan dipastikan saat ini mereka belum mendapatkan dana tunjangan kesejahteraan pegawai (kespeg). Sedangkan, tuntutan agar para guru K2 diangkat sebagai CPNS Kabupaten Bogor, permasalahan tersebut menjadi masalah yang terjadi di berbagai daerah, tak hanya di Kabupaten Bogor. Maka, pemerintah daerah wajib memperjuangkan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Selama aspirasi yang diinginkan para guru honorer di Kabupaten Bogor tidak bertabrakan dengan aturan, dewan akan mendukung untuk dapat merealisasikannya.(ded/c)
