BOGOR–Bulan Ramadan tinggal meng- hitung hari lagi. Namun, nasib 145 karya- wan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) semakin tidak menen tu. Janji Wali Kota Bogor Bima Arya untuk menyelesaikan gaji karyawan yang sudah macet lima bulan, tak kunjung terealisasi.
Mereka pun dilema. Bagaimana mengha- dapi puasa dan Lebaran tahun ini. “Wali kota pernah bilang, dalam hitungan hari gaji kami akan dibayarkan. Nah, sampai detik ini tidak ada realisasinya. Lima bulan sudah gaji kami tidak dibayar,” keluh Kepala Bidang Operasional PDJT, Fajar Cahyana, ketika melakukan audiensi di lantai 4 Graha Pena, Radar Bogor, kemarin (12/5).
Janji wali kota, kata dia, bukan hanya sekali tapi sudah berulang. Terakhir, ketika suami Yane Ardian itu datang ke kantor PDJT di Bubulak. Namun, lagi-lagi, janji hanya sekadar janji. Bahkan, ada indikasi, pemkot tidak memiliki uang sehingga tidak mampu membayar gaji karyawan.
Padahal, setahu Fajar, badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan tanggung jawab wali kota. Jika pun perusahaan ini dinyatakan pailit atau bangkrut, tidak serta-merta hak karyawan hilang. “Kami mewakili 145 karyawan meminta kepastian wali kota, terkait hak kami yang belum dibayarkan . Kalau mau lanjut, ya disegera mungkin, karena masyarakat masih sangat membutuhkan Transpakuan,” lirihnya.
Dia juga menyayangkan sikap wali kota yang meminta Direktur PDJT Krisna Kuncahyo untuk mengundurkan diri. Padahal, secara prinsip, direktur masih mau bekerja dan bertanggung jawab. Jika berbicara manajemen perusahaan, sejatinya mereka sudah berusaha untuk menyela matkan perusahaan pelat merah ini. Mulai dari merencanakan PDJT menjadi perseroan terbatas (PT) hingga mencoba membuat PDJT seperti Trans jakarta. “Namun apa daya, karena apa yang diminta oleh direktur tidak pernah disanggupi wali kota,” bebernya.
Kasubag Satuan Pengawas Internal (SPI) pada PDJT, Darma Permana menambahkan, melalui waktu lima bulan dengan tidak memiliki penda patan, bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi, setiap karyawan
