Beranda Bogor Raya 80 Desa Bermasalah Diperiksa

80 Desa Bermasalah Diperiksa

CIBINONG–Pemkab Bogor terus mendalami puluhan desa yang dianggap bermasalah. Terutama, dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD).

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar. Menurutnya, dugaan penyimpangan di antaranya perencanaan, pelaksanaan maupun terkait dengan pertanggungjawaban.

“Saat ini, memang sedang ada pemeriksaan oleh Inspektorat, ada 80 desa yang tersebar di delapan kecamatan masih didalami,” ujar Adang kepada Radar Bogor. Menurutnya, pemeriksaan yang sedang dilakukan Inspektorat berkaitan dengan sejumlah laporan baik masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. “Kita tunggu saja hasilnya,” ucapnya.

Adang menegaskan, jika upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman terkait dengan penggunaan anggaran sudah diberikan dengan memberi pelatihan kepada kepala desa dan jajarannya mengenai DD dan ADD. Meski demikian, kata Adang, masih ada saja yang tersandung dari berbagai faktor. Lebih lanjut ia mengatakan, sanksi yang diberikan sejauh ini tidak lebih dari pengembalian dana ke kas daerah apabila terdapat kerugian keuangan negara. Adang juga sudah mengetahui, jika Kejaksaan Negeri Cibinong melakukan pemeriksaan di beberapa desa. “Jadi nanti untuk yang sudah ditangani pihak kejaksaan, kami tidak akan ikut campur, kami tidak akan periksa lagi kepala desa yang bersangkutan, biarkan Kejaksaan melakukan tugasnya,” cetusnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor Benny Delyuzar menjelaskan, tahun ini pemeriksaan rutin terus dilakukan. Di antaranya, tiga desa di masing-masing kecamatan dan saat ini baru memasuki empat putaran dan setiap putaran diperiksa setidaknya 24 desa.

“Ini audit reguler sebenarnya, segala bentuk kegiatan yang bersumber dari DD, ADD, dana bantuan provinsi dan dana bagi hasil pajak retribusi daerah tak luput dari pemeriksaan kami. Nanti hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar pelaporan terhadap pimpinan,” jelas Benny.

Meski begitu, Inspektorat juga tak mau dianggap lemah dalam melakukan pengawasan. Ia tetap akan memproses setiap delik aduan yang masuk berkaitan dengan penggunaan ADD dan DD.

Terkait dengan usulan KPK untuk pencopotan kepala desa yang menyelewengkan dana dari pemerintah daerah maupun pusat, Benny menjelaskan pihaknya sebatas memberi rekomendasi hasil audit kepada Bupati Nurhayanti.

“Dari hasil audit, kami akan laporkan dulu ke pimpinan. Tapi, kalau ada kerugian paling dikembalikan dulu ke kas daerah, setiap kelebihan bayar yang terjadi,” tukasnya.(ded/c)