BANDUNG-RADAR BOGOR,Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati, Evi Silviadi mendukung keinginan sejumlah tokoh yang ingin mengganti nama provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan.
Namun Evi mengingatkan Tokoh Bangsa Sunda, mengganti Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, terlebih dahulu tokoh itu harus menentukan kemandirian dan kedaulatan Bangsa Sunda.
Misalnya dalam kedaulatan wilayah atau hak atas tanah bangsa Sunda, kedaulatan budaya, jangan sampai pergantian nama ini tidak berpengaruh besar terhadap peradaban bangsa Sunda itu sendiri.
“Setidaknya ada banyak pekerjaan rumah yang sangat besar, yang harus diselesaikan oleh bangsa Sunda itu sendiri. Bagaimana tidak kita akan melakukan pergantian nama dari Jawa Barat ke Pasundan, jika kemandirian dan kedaulatan bangsa Sunda itu sendiri belum bisa ditegakkan,” ujar Evi kepada wartawan di Subang, Minggu (20/19).
Yang harus direnungkan oleh para tokoh bangsa sunda saat ini, kata Evi, berapa banyak simbol-simbol bangsa Sunda yang dikuasai oleh orang luar yang tidak menghormati kemandirian dan kedaulatan bangsa Sunda.
Salah satu contoh, seperti Gunung Tangkuban Parahu yang menjadi simbol bangsa Sunda, situs sejarah, dan penyangga kehidupan masyarakat dibiarkan begitu saja, dan dikuasai orang lain.
Tidak hanya gunung itu, tetapi beberapa gunung di Jawa Barat ini dikuasai tanpa mengindahkan hak-hak rakyat, hak wilayah adat dan budaya serta situs-situs yang ada di dalamnya, sebagai simbol dan ciri bangsa Sunda.
Berapa banyak juga tanah-tanah land reform yang seharusnya dikuasai oleh rakyat, malah diberikan haknya kepada orang luar yang justru merusak peradaban dan lingkungan.
“Persoalan ini yang seharusnya menjadi dasar pemikiran seluruh tokoh bangsa sunda, dalam mengganti nama Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan,” terangnya.
Evi menegaskan, Sunda itu adalah sebuah bangsa dan itu telah ditetapkan oleh keputusan Pengadilan Negeri Subang pada 2011 lalu, bahwa Sunda adalah sebuah bangsa dan kujang simbol bangsa Sunda.
(ral/rmol/pojokjabar)
