JAKARTA – RADAR BOGOR, Peneliti LIPI Syamsuddin Haris memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertahankan sejumlah menteri yang tetap dipegang politisi pada periode kedua pemerintahannya. Sebut saja Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial serta Kementerian Ketenagakerjaan.
“Sangat mungkin. Kecenderungan selama ini seperti itu. Tetap akan diisi oleh politisi,” ungkap Syamsuddin Haris saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (17/10).
Meski demikian, Syamsuddin berharap sejumlah kementerian teknis dipercayakan kepada profesional. Misalnya Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan. Tak hanya itu, kementerian yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) sebaiknya diisi profesional. “Ekonomi harus diisi orang yang paham soal ini, profesional,” pungkas dia.
Pada periode pertama kabinet Jokowi sejumlah kementerian diisi politisi dari partai politik koalisi. Antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (PPP), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB, kemudian diganti oleh Hanif Dhakiri (PKB) sebagai pelaksana tugas atau Plt.
Kemudian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah semula diduduki Marwan Djafar (PKB), kemudian diganti Eko Putro Sandjojo dari PKB. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB). Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham yang menjadi tersangka di KPK berasal dari Partai Golkar. Ia mendur dari kabinet kemudian diganti Agus Gumiwang Kartasasmita dari Golkar juga.
Kinerja Menteri
Dihubungi terpisah, M Shujari, Direktur Suropati Syndicate menanggapi kinerja para anggota Kabinet Indonesia Kerja jilid pertama yang masa tugasnya akan segera berakhir. “Melihat kualitas Sri Mulyani sudah ditunjukkan ketika beliau menjadi Menkeu dengan kemampuan menjaga defisit APBN di bawah 2 persen PDB. Oleh sebab itu, dia diprediksi akan dipertahankan,” jelasnya.
Dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani memang tidak perlu diragukan. Meski tidak termasuk jajaran menteri perdana di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, karena Sri Mulyani menjadi menteri keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro pada 27 Juli 2016, namun sepak terjang dalam mengelola keuangan negara diakui internasional. Tak heran jika di tahun 2018, Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia.
“Hal itu menjadi bukti bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia dalam jalur yang tepat dan efektif. Artinya, dari sisi visi, Sri Mulyani punya kapasitas untuk mengelola ekonomi makro fiskal dengan baik dan efektif. Dengan menjadi Menko Perekonomian, maka dirinya akan menjadi komandan yang sangat berpengalaman dan tahu kondisi ekonomi Indonesia,” lanjutnya.
Hal lain yang ada pada diri Sri Mulyani jika dipercaya sebagai Menko Perekonomian tak lain pada kemampuan manajerial dan juga visi ke depan dalam mengamati pasar serta dunia usaha. Banyak kalangan pelaku pasar berharap kabinet baru pemerintahan Joko Widodo di periode kedua bisa lebih baik, terutama menjaga iklim dunia usaha yang lebih kondusif.(JPG)
