JAKARTA-RADAR BOGOR,Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan berbagai upaya untuk menekan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Hingga akhir tahun ini, defisitnya diprediksi lebih dari Rp 32 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) perlu dimutakhirkan. Ia menyebut biang defisit adalah peserta non penerima bantuan iuran (non-PBI) atau peserta mandiri.
“Hari ini saya undang semua, cleansing data termasuk Kemendagri, Kemensos, BPJS kami undang, semua unsur itu kami undang untuk datang,” ungkap Mardiasmo di Jakarta, Selasa (8/10).
Data JawaPos.com pada akhir 2018 menunjukkan jumlah peserta program JKN-KIS non-PBI mencapai 86,06 juta. Terdiri dari pekerja penerima upah (PPU) 49,83 juta, pekerja bukan penerima upah (PBPU) 31,1 juta, dan bukan pekerja 5,13 juta.
Sementara PBI yang ditanggung APBN sebanyak 92,10 juta peserta. Sedangkan PBI yang ditanggung pemerintah daerah (APBD) sebanyak 29,87 juta jiwa.
“Saya sudah telepon juga pihak BPJS Ketenagakerjaan supaya data peserta ini dioptimalkan dengan IT. Karena anggaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ada di Kemenkeu,” ujar dia.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan defisit pada tahun 2024 akan jauh lebih buruk dibandingkan saat ini. Defisit telah diramalkan lebih dari Rp 77 triliun jika tidak ada kenaikan iuran.
“Tahun ini proyeksi defisit Rp 32 triliun. Defisit naik dari tahun 2018 sebesar Rp 18,3 triliun,” ungkap Fachmi Idris, Senin (7/10). (JPG)
