BOGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor Bima Arya menemui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Danto Restyawan di Kantor Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan, Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).
Dalam kesempatan tersebut Bima Arya menyampaikan tiga hal harapan warga Kota Bogor yang terdampak rencana proyek pembangunan double track jalur kereta api Bogor-Sukabumi.
Harapan warga yang dimaksud Bima Arya adalah nilai uang kerohiman bagi warga yang terdampak, toleransi batas waktu pengosongan dan titik relokasi.
“Pada intinya warga Kota Bogor sangat mendukung rencana proyek pembangunan double track jalur kereta api Bogor – Sukabumi ini. Mereka sadar telah menempati yang bukan haknya. Namun harapan warga ingin mengetahui pertimbangan dan nilai kerohiman yang akan diterima, warga juga meminta toleransi untuk pengosongan jangan 7 hari agar warga memiliki waktu yang cukup mencari tempat tinggal dan tidak kebingungan,” ungkap Bima Arya.
Untuk relokasi, kata Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor menyediakan lahan yang bisa digunakan sebagai penampungan para warga yang terdampak. Namun diperlukan koordinasi dengan pihak lain untuk membangunnya.
“Ada 1.812 bidang tanah di Kecamatan Bogor Selatan dan 134 bidang di Bogor Tengah yang terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang akan terdampak dari rencana proyek ini. Untuk jumlah jiwa ada sekitar 3.000,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bogor Agus Suprapto, mengatakan diperlukan adanya penanganan khusus terhadap tiga persimpangan dari 10 persimpangan yang ada di Kota Bogor, diantaranya Jalan Kapten Muslihat, di Empang BTM dan di Batutulis.
“Ini PR yang cukup berat. Dari 10 simpang yang ada, ketiganya perlu prioritas mengingat dengan kondisi saat ini saja dampak kemacetannya cukup tinggi, apalagi jika sudah double track,” ungkap Agus.
Merespon itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Danto Restyawan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan instansi lintas sektoral, mulai dari nilai kerohiman, batas waktu pengosongan hingga titik relokasi. “Termasuk soal lintasan atau persimpangan, Pemerintah Kota Bogor disarankan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan,” katanya.
SOAL TREM
Pada kesempatan tersebut, Bima Arya juga menjelaskan mengenai program transportasi Kota Bogor kedepan, mulai dari masuknya LRT hingga trem.
“Ada surat dari PT INKA, pihaknya bisa mengajak direktorat lain sehingga nantinya ketika berbicara dengan Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor akan lebih komprehensif. Jika ini sudah terintegrasi dengan LRT, lalu lintas ke Bogor jadi akan lebih mudah,” ujar Danto. (Humpro:rabas/indra/arvan/pri)
