JAKARTA-RADAR BOGOR, PT PLN (Persero) menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) khususnya Papua. Sebab, di Papua Barat rasio elektrifikasinya lebih tinggi dari Papua.
“Sebagai bagian dari NKRI, wilayah Papua juga harus terang. Dengan Papua Terang akan menjadikan Indonesia Terang,” kata Executive Vice President Pengembangan Regional Maluku-Papua PT PLN, Eman Prijono Wasito Adi dalam keterangannya, Senin (7/10).
Dijelaskan, agar wilayah Papua bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya dalam hal tingkat elektrifikasi, diperlukan program percepatan penerangan di wilayah tersebut.
“Untuk menjadikan tahun 2020 Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Papua menjadi 100 persen, PT PLN telah merencanakan lebih dari 899 desa dengan jumlah rumah yang akan dilistriki sekitar 63.930 di Papua dan Papua Barat,” papar Eman.
Eman menjelaskan, hingga saat ini di Papua dan Papua Barat sudah ada 111 sistem kelistrikan. Terdiri dari 16 sistem kelistrikan besar (di atas 2 MW) dan 95 sistem kelistrikan kecil untuk yang kapasitasnya di bawah 2 MW.
Dengan sistem kelistrikan itu, di Papua dan Papua Barat sudah terdapat daya mampu sebanyak 327,65 MW sedangkan beban puncaknya hanya sekitar 280,88 MW. Sedangkan tingkat rasio elektrifikasi PLN sampai Agustus 2019 di kedua provinsi itu kini mencapai 57,93 persen yang berasal dari tingkat elektrifikasi di Papua sebanyak 48,3 persen dan Papua Barat 91,50 persen.
PLN berencana pada 2020 Rasio Elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah 99,9 persen. Sementara saat ini Rasio Elektrifikasi PLN atau tingkat pemasangan listrik di Indonesia, per September 2019 sudah mencapai 98,86 persen.
Upaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Papua, diakui Eman masih terhambat oleh masalah geografis berupa lokasi desa yang berjauhan dan minimnya jalur tranportasi darat dan laut.
Agar bisa mencapai rasio elektrifikasi lebih tinggi lagi, Eman menjelaskan PLN tidak bisa berjalan sendirian.
“Itu sebabnya kami juga bekerja sama dengan sejumlah instansi lainnya yakni Kementerian ESDM, termasuk juga dalam bentuk CSR baik dari perusahaan dan juga partisipasi dari pemerintah daerah,” ucapnya.
Eman menjelaskan, berdasarkan survei yang dilakukan melalui program EPT tahun 2018, ada salah satu perangkat dalam rangka pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang ditawarkan, yakni Tabung Listrik (TALIS), alat penyimpanan energi (energy storage) yang juga berfungsi seperti power bank, digunakan untuk melistriki rumah.
Selain menggunakan potensi sumber pembangkit listrik yang ada di desa, PLN juga telah menyiapkan program penggunaan aliran listrik melalui tabung listrik (TALIS). Tabung listrik ini merupakan hasil kerja sama PLN dengan Universitas Indonesia (UI).
Adapun fungsi dari TALIS itu adalah menyimpan daya listrik yang nantinya bisa digunakan masyarakat untuk menerangi rumah atau desanya. Sebuah tabung listrik yang berbobot sekitar 5 kilogram, bisa menampung daya listrik sebesar 300 watt hour (Wh) hingga 1.000 Wh.
Penggunaannya pun cukup mudah, pemilik hanya tinggal memilih sistem AC atau DC dan tinggal dihubungan dengan kabel lampu.
Sedangkan jika daya listriknya sudah habis, pemilik bisa men-chargenya di PLTS, mikrohidro, pikkohidro, PLTA ataupun pembangkit listrik biomassa. “TALIS lebih hemat dan mudah digunakan,” kata Eman.
Dengan menggunakan TALIS, masyarakat bisa berhemat dalam pemasangan jaringan listrik karena biaya pembelian dan pemasangan listrik dengan menggunakan TALIS hanya sekitar Rp 3,5 juta. Sedangkan jika menggunakan jalur konvensional, tarifnya biasa lebih dari Rp 4 juta.(jpnn)
