Beranda Politik

Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin Diundur 6 Jam, Ini Alasan Ketua MPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. (Hendra Eka/JawaPos)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan pelantikan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024 tetap akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Hanya saja, MPR memutuskan pengunduran jam pelantikan dari pukul 10.00 WIB menjadi 16.00 WIB.

“Saya pastikan (pelantikan Jokowi – Ma’ruf) tanggal 20 Oktober. Kenapa diundur dari jam sepuluh menjadi jam 16, karena kami memberi kesempatan saudara-saudara kita bisa beribadah paginya,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (8/10).

Selain itu, ujar Bambang, MPR tidak ingin mengganggu masyarakat yang akan melaksanakan car free day di jalan-jalan utama ibu kota. Jika pelantikan presiden dan wakil presiden tetap digelar pagi, kata politikus Golkar itu, penutupan jalan akibat car free day akan menyulitkan tamu, termasuk para kepala negara sahabat.

“Jadi kalau pagi maka akan mengganggu masyarakat kita yang olahraga, makanya kami memutuskan dan mengusulkan agar diundur menjadi sore hari,” paparnya.

Mantan ketua DPR yang karib disapa Bamsoet itu menuturkan, pelantikan Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua merupakan peristiwa yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

Menurutnya, peristiwa ini penting karena akan menjadi titik awal sebuah pemerintahan selama lima tahun ke depan. “Kalau kemarin-kemarin ada kekurangan-kekurangan, disinilah kesempatan presiden memperbaikinya di lima tahun ke depan,” paparnya.

Bamsoet juga mengajak semua pihak menjaga acara sakral itu agar jauh dari gangguan keamanan dan ketertiban. Alasannya, jika ada gangguan termasuk yang berupa aksi demonstrasi akan mencoreng citra Indonesia di mata internasional.

“Ini bukan soal Pak Jokowi, ini soal bangsa. Maka saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa yang berniat untuk turun ke jalan saya imbau dan saya mohon dengan amat sangat jangan lakukan itu pada saat pelantikan,” imbaunya.

Mantan wartawan itu menegaskan, masih banyak waktu yang bisa dilakukan untuk memberikan aspirasi dan unjuk rasa. Menurut Bamsoet, DPR selalu terbuka untuk menampung berbagai aspirasi.

“Silakan, gedung parlemen selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi, tetapi jangan di hari yang sakral itu (20 Oktober, red). Pada hari itu kita harus khidmat karena melantik pemimpin kita lima tahun ke depan,” paparnya.

Kalau pelantikan presiden berlangsung khidmat, Bamsoet meyakini Indonesia akan makin berwibawa di mata dunia. Harapannya adalah investasi akan datang karena investor menganggap Indonesia aman.

“Dengan demikian kewibawaan kita sebagai negara besar akan jatuh di mata internasional dan di antara negara kawasan,” paparnya.(boy/jpnn)

Baca Juga