Beranda Metropolis

Pemkot Putar Otak Atasi Defisit Anggaran yang Mencapai Rp360 Miliar

Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat

BOGOR-RADAR BOGOR, Pembahasan RAPBD 2020 Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum menemui titik terang. Musababnya, defisit anggarannya masih diangka Rp360 milyar.

Waktu pembahasan yang makin mepet membuat Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) memutar otak untuk merasionalsisasikannya.

“Kalau bicara APBD maka harus seimbang, jadj belanja sekarang harus di rasionalisasi,” ujar Ketua TAPD Kota Bogor Ade Sarip Hidayat kepada Radar Bogor.

Ade mengaku telah mendiskusikan dengan tim anggaran. Sampai pada akhirnya akan melakukan rapat bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diketahui mana progran prioritas yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Restra).

“Kami akan coba rapat dan bertanya ke dinas, mana yang kira-kira harus ditunda ke tahun depan atau di APBD perubahan, bukan dihilangkan,” ungkapnya.

Menanggapi persoalan itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Saeful Bakhri mengatakan, defisit terjadi lantaran tak lepas dari perencanaan program yang tak tajam. Sebaliknya, hanya bersifat rutinitas OPD belaka.

Dia ingin TAPD betul-betul mengevaluasi perencanaan tersebut. Termasuk juga terhadap biaya-biaya operasional di seluruh OPD agar anggaran lebih efektif dan efisien. “Defisit itu kan terjadi karena perencanaan tak matang, tapi terlalu banyak anggaran yang diusulkan untuk program yang tidak terlalu penting,” tegas dia.

Selain itu, sambung dia, pemetaan anggaran juga perlu dilakukan agar diketahui program mana yang sekiranya dapat dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi maupun APBN serta CSR dan lainnya.

Karena itu, untuk menciptakan APBD yang berkeadilan maka anggaran masing-masing OPD perlu dibedah dengan memperhatikan kewenangan, besaran, relevansi, luas wilayah dengan indikator kinerja utama.

“Coba kita bandingkan sekarang, misalnya dinas A yang mempunyai cakupan kerja luas, anggaran kecil. Kemudian kantor selingkungan seperti Bappeda, BPKAD dan Bapenda mendapat porsi beda. Apa karena elit? Inilah yang membuat kesenjangan,” pungkasnya. (gal/c)

Baca Juga