Beranda Bogor Raya

Kabupaten Bogor Jadi Bidikan Pengemis, Tiga Daerah Ini Pemasoknya

BERTAMBAH: Terus bertambahnya pengemis di jalan raya di Kabupaten Bogor membuat resah masyarakat.

CIBINONG-RADAR BOGOR, Jumlah Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bogor, terus meningkat. Dengan wilayah yang luas, Kabupaten Bogor kerap kali menjadi bidikan empuk tuna wisma dan tuna sosial yang terusir dari wilayahnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinsos Kabupaten Bogor, Dian menjelaskan, karena PMKS ini baisanya tersebar di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau Dinas Sosial (Dinsos). Di tahun ini saja, Dian menghitung, Dinsos menerima 21 Pengemis dan 20 Pengamen.

Menurut data yang diterimanya, para pelaku PMKS ini datang dari luar kota yang didominasi dari Depok, Sukabumi dan Cianjur. Sisanya, lanjut dia, para penyandang sosial ini adalah warga pribumi Kabupaten Bogor sendiri, lantaran hidup dengan masalah ekonomi berpenghasilan rendah. “Sekarang hanya sekitar 10 orang yang terlihat di sekitar jalan di Cibinong yang belum terjaring,” keluh dia.

Meski sudah dilakukan penjaringan, Dian merasa, upaya itu masih belum maksimal untuk menjangkau PMKS di jalanan, terutama di titik rawan. “Maka dari itu kita bersama-sama mulai untuk mencegah mereka untuk melakukan aktivitasnya di jalanan,” ujar Dian.

Kendati demikian, Melalui program Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, Dinsos optimis Kabupaten Bogor bebas dari masalah PMKS, dengan mengajak masyarakat bersinergi dalam mencegah pengemisan.

“Maka dari itu kita bersama-sama mulai untuk mencegah mereka untuk melakukan aktivitasnya di jalanan,” ujar Dian kepada Radar Bogor belum lama ini.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengambangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Emy Sriwahyuni pernah mengatakan, Pemkab Bogor tengah membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Graha Panca Karsa sebagai layanan terpadu satu pintu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Masih progres. Karena SLRT ini ada di pusat pemerintahan, maka nanti juga akan ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa,” jelas Emy.

Emy menjelaskan, Puskesos memiliki fungsi tidak jauh berbeda dengan SLRT yakni menerima para penyandang PMKS dan memantau dan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. “Diharapkan data dan permasalahan lapangan dapat diselesaikan dengan cepat dan terpantau,” kata dia.(cr2/ipe/c)

Baca Juga